TEMPO.CO, Jakarta – Kawasan pariwisata super prioritas, Danau Toba, akan menerima suntikan dana segar sebesar Rp 6,1 triliun. Hingga September, pemerintah telah meneken sejumlah nota kesepahaman atau MoU khusus untuk pengembangan destinasi super prioritas di Sumatera Utara ini.

"Sudah ada tujuh MoU untuk komitmen investasi di Lahan Zona Otorita Danau Toba," tutur Direktur Badan Otorita Pelaksana (BOP) Danau Toba Arie Prasetyo dalam keterangan tertulis, Ahad, 8 September 2019.

Menurut Arie, sejumlah investor juga telah melirik untuk menamankan modal di Danau Toba. Pihak BOP saat ini tengah menyiapkan dokumen perjanjian untuk dibahas dengan investor pada pekan kedua bulan September.

Adapun Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan duit segar itu akan digunakan untuk pembangunan destinasi super prioritas secara fisik, baik untuk utilitas dasar maupun amenitas. "Pada 10 Oktober 2019, pembangunan jalan sepanjang 1,9 kilometer dengan lebar 7 meter sudah selesai. Sementara penyediaan utilitas dasar lainnya seperti listrik dan air akan rampung pada 2020," tutur Arief.

Saat ini, kementerian juga tengah menyiapkan pembuatan glamorous camping atau glamping. Pengembangan kawasan Danau Toba ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

"Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah kabupaten di sekitar Danau Toba mencapai 79 persen akibat sektor pariwisata tumbuh," ujar Arief.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah ingin membangun kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata berkelas. Pasalnya, sudah berpuluh tahun lamanya Danau Toba, khususnya dermaganya tak tersentuh pembangunan. Padahal, Danau Toba memiliki potensi yang besar.

Menurut Jokowi, untuk menata kawasan Danau Toba setidaknya butuh anggaran hingga Rp 3,8 triliun. Saat melakukan kunjungan ke sana selama 3 hari pada beberapa waktu lalu, Jokowi menargetkan penataan di sana selesai tahun depan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA