"Kebijakan antisipatif tersebut bisa dilihat dari rencana pemerintah untuk terus melanjutkan reformasi perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian," kata Sri Mulyani di Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat, 6 September 2019.

"Capital pada akhirnya akan mencari tempat kalau dia lagi jittery, maka dia akan mencari tempat yang dianggap aman. Kalau kita, Indonesia, bisa menunjukkan bahwa kita adalah tempat yang aman dan baik maka mereka akan tetap ke Indonesia," ujarnya.

Bank Dunia mengingatkan Indonesia akan potensi kaburnya modal asing atau capital outflow di tengah perang dagang yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Cina. Ancaman capital outflow semakin besar dan berpotensi meningkatkan suku bunga acuan serta menimbulkan depresiasi lebih dalam atas nilai tukar rupiah.

Hal ini disampaikan Bank Dunia dalam laporan berjudul Global Economic Risks and Implications for Indonesia, September 2019. Ancaman dari capital outflow semakin penting diperhatikan mengingat current account deficit (CAD) Indonesia per kuartal II/2019 mencapai US$ 8,4 miliar atau 3 persen dari PDB.

Bank Dunia memperkirakan CAD Indonesia pada akhir tahun bakal mencapai US$ 33 miliar. Adapun penanaman modal asing (PMA) menuju Indonesia baru mencapai US$ 22 miliar, sedangkan penanaman modal oleh Indonesia di luar negeri baru mencapai US$ 5 miliar dalam setiap tahunnya.

Dengan ini, Indonesia membutuhkan capital inflow sebesar US$ 16 miliar dalam rangka menutup defisit. Kebutuhan capital inflow bisa lebih tinggi apabila capital outflow memang benar-benar terjadi.

Sri Mulyani juga mengatakan kondisi ekonomi Indonesia yang masih tumbuh di kisaran 5 persen dan inflasi terjaga rendah di kisaran 3 persen, serta pembangunan yang terus berjalan hingga saat ini, menjadi sinyal baik bagi investor.

"Masyarakat akan tetap mendapatkan pekerjaan dan infrastruktur bisa menambah confidence," kata dia.

HENDARTYO HANGGI | BISNIS