TEMPO.CO,Yogyakarta- Pemerintah Daerah atau Pemda DIY mulai menyiapkan rencana pembangunan kawasan aerotropolis yang diproyeksikan sebagai pendukung operasional bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulonprogo Yogyakarta.

Meskipun secara keseluruhan pembangunan bandara YIA belum tuntas, namun pembahasan kawasan aerotropolis tersebut mulai dilakukan dengan menyiapkan masterplan.

"Kami telah mengidentifikasi kawasan yang bisa dijadikan aerotropolis, yakni kawasan yang bisa dikembangkan untuk berbagai kegiatan ekonomi di sekitar bandara," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Hananto Hadi Purnomo di sela pembahasan masterplan aetropolis itu bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat 6 September 2019.

Hananto menjelaskan bahwa kawasan aetropolis itu merujuk kawasan komersial, seperti logistik dan pergudangan yang nantinya akan diatur dalam suatu ketentuan.

“Kami juga merencanakan kawasan aetropolis tersebut meliputi kawasaan inti dan penyangga. Kawasan inti untuk kepentingan perkotaan, perumahan, komersial, pendidikan kami rencanakan dengan mempertimbangkan ekosistemnya," tuturnya.

Untuk kawasan inti tersebut, menurut Hananto, dalam perencanaan disebutkan butuh lahan sekitar 1.000 hektar, sedangkan kawasan penyangganya seluas 6.000 hektar.

Sehingga total terdapat lahan 7.000 hektar yang diinisiasi menjadi aerotropolis. Namun tentu kegiatan yang dilakukan tidak hanya mengembangkan kawasan perkotaan saja tetapi dengan pertanian yang disuport khusus untuk pasar internasional.

“Yang dikembangkan dalam aerotropolis tersebut tidak hanya kota tetapi juga persawahan, desanya seperti apa, gunungnya seperti apa, kamu rencanakan,” kata dia.

Saat ini kawasan aerotropolis tersebut masih dalam bentuk masterplan karena masih banyak regulasi yang harus diselesaikan. "Tadi Gubernur DIY meminta dalam masterplan menyelesaikan beberapa hal terlebih dulu sebelum perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah dan regulasinya. Agar dalam pembangunannya nanti tidak ada masalah, " ujar Hananto.