Pemerintah dan DPR Setujui Postur Sementara RAPBN 2020

Jumat, 6 September 2019 12:50 WIB

(ki-ka) Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan asumsi harga migas mengubah struktur anggaran tahun depan, khususnya komposisi pendapatan dan belanja negara.

"Dengan perubahan asumsi menyangkut indikator minyak, maka terjadi perubahan dari sisi postur pendapatan, terutama yang berasal dari pajak migas," kata Sri Mulyani di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 6 September 2019.

Dia mengatakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang dikoreksi dari US$ 65 per barel menjadi US$ 63 per barel

Menurut dia, postur sementara RAPBN 2020 dari sisi target pendapatan naik Rp 11,6 triliun menjadi Rp 2.233,2 triliun. Angka itu berubah dari usulan awal yang senilai Rp 2.221,5 triliun.

Pendapatan itu kata dia, terdiri dari penerimaan perpajakan dari usulan awal senilai Rp 1.861,8 triliun naik Rp 3,9 triliun menjadi Rp 1.865,7 triliun. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP naik dari target awal Rp 359,3 triliun menjadi Rp 367 triliun atau naik Rp 3,9 triliun. Untuk target tax ratio, kata dia, juga naik dari 11,5 persen menjadi 11,56 persen.

Advertising
Advertising

Sedangkan, kata Sri Mulyani, untuk belanja negara juga naik dari usulan awal sebesar Rp 2.528,8 triliun menjadi Rp 2.540,4 triliun. Kenaikan belanja secara total disesuaikan dengan kenaikan pendapatan sebesar Rp 11,6 triliun.

"Perubahan postur belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang naik dari usulan awal sebesar Rp 1.670 triliun menjadi Rp 1.683,5 triliun," ujar dia.

Adapun Sri Mulyani juga memaparkan soal untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Di mana angkanya turun dari usulan awal yang sebesae Rp 858, 8 triliun menjadi Rp 856,9 triliun. Nilai itu turun Rp 1,8 triliun dari usulan awal dalam RAPBN dan nota keuangan 2020 yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Setelah Sri Mulyani memaparkan itu, pimpinan rapat badang anggaran Kahar Muzakir meminta persetujuan para peserta rapat. "Apakah perubahan setara postur RAPBN 2020 disetujui?" tanya Kahar. Pertanyaan itu disambut kata setuju oleh seluruh peserta dan palu diketuk.

Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

7 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya