Peserta Uji Kelayakan Dicecar Soal Peran Politikus di BPK

Jumat, 6 September 2019 11:28 WIB

Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Ruslan Abdul Gani, dicecar pertanyaan soal dampak keterlibatan politikus sebagai auditor keuangan negara saat menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Pertanyaan itu datang dari anggota Komisi XI DPR, Misbakhun yang ikut menguji peserta Pemilihan Anggota BPK.

“Sebagai orang dalam, bagaimana grundelan Anda saat ada politkus datang menjadi anggota BPK?” ujar politikus Partai Golkar itu di ruang rapat komisi pada Kamis petang, 5 September 2019.

Pertanyaan Misbakhun ini membuat Ruslan salah tingkah. Auditor senior di BPK tersebut tampak berdiam beberapa detik sebelum menjawab. Suaranya juga terdengar terbata-bata.

“Eee, menurut saya yang paling dirasakan, mungkin karena orang luar (bukan dari BPK) masuk, kedekatan emosionalnya akan kurang,” ucap Ruslan.

Belum kelar menjawab pertanyaan, Misbakhun menyela. “Orang luar, maksud Anda politikus?” ujarnya.

Advertising
Advertising

Ruslan lantas mengiyakan. Namun, dia mengatakan kedekatan emosi itu akan muncul sendiri seiring dengan waktu. Ia memastikan dialog antara anggota BPK organik dan politikus akan mencair kala sudah bekerja bersama.

Selain perihal ikatan emosi, tak ada pandangan lain yang ia sebutkan seputar keterlibatan politikus sebagai anggota BPK. Jawaban itu pun sekaligus mengakhiri sesinya menjalani rangkaian tes uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal auditor negara.

Ruslan merupakan calon anggota BPK terakhir yang menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka Pemilihan Anggota BPK. Komisi XI sebelumnya telah memilih 32 nama calon yang lolos uji passing grade untuk mengikuti tes ini. Dari 32 nama itu, empat orang tak hadir. Komisi XI menganggap keempatnya gugur. Adapun tes uji kelayakan dan kepatutan bakal anggota BPK digelar sejak Senin, 2 September 2019.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

3 jam lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

7 jam lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

8 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

43 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

46 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

47 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

47 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

47 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

47 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

47 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya