Disodori 32 Calon Anggota BPK, Pimpinan DPR Minta 62 Nama

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 inkumben, Achsanul Qosasi, menjalani tes uji kelayakan di Komisi XI kompleks DPR RI, Senayan, Senin petang, 2 September 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 inkumben, Achsanul Qosasi, menjalani tes uji kelayakan di Komisi XI kompleks DPR RI, Senayan, Senin petang, 2 September 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta – Lima pimpinan fraksi menolak daftar yang berisi 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang telah disorongkan oleh Komisi XI ke pimpinan DPR. Sebagai gantinya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kelima pimpinan fraksi meminta nama calon anggota BPK dikembalikan ke jumlah semula, yakni 62 calon.

    “Ada persoalan (proses seleksi anggota BPK) karena voting pada akhirnya 5:5 dari 10 fraksi,” ujar Fahri kepada Tempo, Kamis, 5 September 2019.

    Komisi XI sebelumnya telah menyatakan 32 dari 62 nama calon anggota BPK lolos passing grade. Ke-32 nama ini kemudian diserahkan kepada pimpinan DPR untuk dibahas dalam rapat pimpinan bersama para pemimpin fraksi.

    Setelah itu, pimpinan DPR memiliki kewajiban menyetor nama-nama calon anggota BPK yang telah diseleksi di Komisi XI ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, DPD memiliki wewenang memberi pertimbangan dalam proses pemilihan calon anggota BPK.

    Karena lima pimpinan fraksi keberatan dengan nama-nama dalam daftar 32 calon anggota BPK yang dianggap lolos oleh Komisi XI itu,  pimpinan DPR lalu menyerahkan draf ke DPD dalam dua versi. Namun, persoalan itu justru menjadi masalah baru. DPD enggan memberi pertimbangan dalam dua versi. DPD meminta pimpinan DPR memastikan jumlah nama calon yang bakal diproses.

    Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan pihaknya telah bersurat ke DPR untuk meminta kejelasan terkait persoalan ini. “Ketua DPD telah meminta ketegasan yang mana yang akan dimintakan pertimbangan,” katanya.

    Anggota Komisi XI yang sebelumnya bertindak sebagai Koordinator Tim Penilai Makalah Calon Anggota BPK, Hendrawan Supratikno, membenarkan memang ada lima fraksi yang tidak menyetujui keputusan Komisi XI mencalonkan 32 nama. Namun, ia tak menjelaskan detail lima penolaknya. Ia hanya menyebut salah satu yang menganulir keputusan Komisi XI ialah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.

    Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad mengatakan dalam rapat pimpinan, sejumlah fraksi memandang DPR tak boleh memangkas jumlah calon anggota BPK di tengah proses pemilihan. “Saat komunikasi dengan pimpinan dewan, ada informasi kalau DPR enggak boleh memangkas calon anggota BPK di tengah seleksi. Nah, saat Pleno, kami pleno ikut memilih yang 62 nama (untuk diserahkan ke DPD),” katanya saat dihubungi Tempo.

    DPR tengah mengejar tenggat proses pencalonan anggota BPK. Berdasarkan undang-undang, anggota BPK periode baru telah dipilih selambat-lambatnya sebulan sebelum periode anggota BPK lama berakhir. Adapun periode anggota BPK periode 2014-2019 akan berakhir pada 16 Oktober nanti. Itu berarti, sebulan sebelumnya, DPR telah memutuskan nama anggota BPK dalam rapat paripurna untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.