Tak Hadiri Uji Kelayakan, Empat Calon Anggota BPK Dianggap Gugur

Jumat, 6 September 2019 07:30 WIB

Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Empat nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tidak hadir dalam tes uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR hingga hari terakhir seleksi, Kamis, 5 September 2019. Keempatnya adalah Fontian Munzil, Eddy Suratman, Gunawan Adji, dan Akhmad Muqowam.

Anggota Komisi XI DPR yang sebelumnya bertindak sebagai Koordinator Tim Penilai Makalah, Hendarawan Supratikno, mengatakan empat nama tersebut telah dianggap gugur oleh Dewan. “Gugur karena tidak datang pada waktu fit and proper tes yang telah dijadwalkan,” ujar Hendrawan saat ditemui Tempo pada Kamis petang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hendrawan memastikan, panitia tak akan memberikan dispensasi kepada peserta yang tidak memenuhi undangan seleksi. Sebab, panitia tidak akan menghelat tes lanjutan.

Fontian dan Eddy sedianya dijadwalkan mengikuti seleksi pemilihan auditor negara itu pada Selasa, 3 September 2019. Sedangkan Gunawan dan Akhmad dijadwalkan menjalani tes pada hari berikutnya.

Berdasarkan riset Tempo, Fontian, Eddy, dan Gunawan adalah akademisi. Sedangkan Akhmad merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan yang menduduki kursi Parlemen pada 1999 hingga 2014.

Advertising
Advertising

Salah satu peserta gugur, Eddy, mengatakan tak dapat memenuhi undangan DPR karena tengah berada di Bangor University, Inggris, untuk mengikuti seminar internasional. Guru Besar Universitas Tanjungpura ini mengatakan informasi yang disampaikan oleh Dewan terkait waktu tes uji kelayakan mepet.

“Pemberitahuan tes wawancara 3 September—atau tepat pada hari H Eddy dijadwalkan tes. Sedangkan saya berada di Inggris sampai 5 September,” ujarnya.

Komisi XI sebelumnya telah menetapkan 32 calon anggota BPK yang lolos passing grade maju ke tahap tes uji kelayakan dan kepatutan. Dengan gugurnya empat calon ini, DPR berarti telah memproses 28 nama.

Daftar nama bakal anggota BPK tersebut kemudian akan dibahas dalam rapat paripurna. DPR akan memilih lima nama yang lolos sebagai pucuk pimpinan badan auditor. Selepas itu, nama-nama terpilih akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Berikut ini 28 nama calon anggota BPK yang telah menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan.

1.Pius Lustrilanang
2. Nurhayati Ali Assegaf
3. Izhari Mawardi
4. Raja Sirait
5. Achsanul Qosasi
6. Ahmadi Noor Supit
7. Daniel Lumban Tobing
8. Willgo Zainar
9. Jimmy M. Rifai Gani
10. Muhammad Yusuf Ateh
11. Heru Muara Sidik
12. Syafri Adnan Baharuddin
13. Saiful Anwar Nasution
14. Dadang Suwana
15. I Gede Kastawa
16. Hendra Susanto
17. Muhammad Syarkawi
18. Bambang Pamungkas
19. Suharmanta
20. Harry Azhar Azis

21. Tito Sulistyo

22. Indra Utama
23. Heru Kreshna Reza
24. Riza Suarga
25. Chandra Wijaya
26. Sahala Benny Pasaribu
27. Tjatur Sapto
28. Ruslan Abdul Gani

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

7 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

32 hari lalu

Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

DPR resmi menetapkan & anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masa jabatan 2024-2029. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

42 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

45 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

46 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

46 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

46 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

46 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

46 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

47 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya