TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan penyebaran informasi palsu atau hoaks soal kerusuhan di Papua terdeteksi berasal dari 20 negara. Namun penyebaran hoaks tersebut belum tentu dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan.

"Belum tentu warga negara yang bersangkutan (yang menyebarkan hoaks), tapi dari negara tersebut. Pantauan kami ada 20 negara yang mention berkaitan dengan Papua yang masuk 500 ribuan lebih hoaks tadi," kata Rudiantara di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Menurut dia, 20 negara itu, berasal dari Eropa, Asia dan negara tetangga. Namun Rudiantara enggan membeberkan nama negara-negara tersebut.

Dia mengatakan pada 3 September, jumlah kanal URL yang menyebarkan hoaks atau provokasi soal Papua ada sekitar 550 ribu. Jumlah itu, kata dia, paling banyak disebar melalui media sosia Twitter.

Menurut Rudiantara, saat ini sudah 50 persen internet aktif di kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Selain itu hari ini Kominfo sedang menyiapkan untuk akses bagi media di Jayapura dan Manokwari.

Menurut dia, media yang tidak bisa menggunakan internet untuk membuat laporan, disediakan semacam media center. "Jadi bisa datang ke sana, nanti menggunakan PC LAN lalu registrasi. Ini hanya diberikan selama layanan data internet tidak aktif," kata Rudiantara di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dibuka secara bertahap. Ia menyebut pemblokiran itu dibuka setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan melihat sebaran berita bohong mulai menurun.

"Pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau keamanan setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal serta mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun," kata Fernandus dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 September 2019.

Fernandus menyebut dibukanya pemblokiran itu dimulai Rabu malam 4 September 2019, pukul 23.00 WIT. Pembukaan blokir atas layanan data internet itu baru dilakukan di 19 kabupaten di Provinsi Papua dan 10 kabupaten di provinsi Papua Barat.

Kendati begitu, Rudiantara mengatakan belum dapat memastikan kapan internet di Papua akan aktif 100 persen seperti sebelumnya. Dia mengatakan keputusan mengaktifkan atau tidak internet di Papua, tidak diambil sendiri.