TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan digitalisasi pada rantai pasok material dan peralatan konstruksi. Hal ini dilakukan untuk mendorong transparansi pada rantai pasok sehingga lebih efisien.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan bahwa digitalisasi rantai pasok diperlukan dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kecepatan dan kualitas infrastruktur.

Dia menjabarkan digitalisasi bertumpu pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam memasok data kepemilikan alat dan produksi material.

"Itu gunanya informasi digital sehingga mempermudah menginformasikan kepada masyarakat yang menggunakan material dan peralatan yang ada di Indonesia, kalau tidak ada kita juga kesulitan,” tutur Syarif melalui siaran pers, Kamis, 5 September 2019.

Syarif menuturkan bahwa selama ini kinerja rantai pasok industri konstruksi di Indonesia masih menemui berbagai tantangan, antara lain kompleksitas industri konstruksi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selain itu, pembinaan rantai pasok yang masih terfragmentasi di berbagai kementerian/lembaga/instansi; dan masih terjadi kelangkaan dan kemahalan material dan peralatan konstruksi.

Masalah lain yaitu masih tingginya ketergantungan impor material dan peralatan konstruksi, sistem logistik belum merata, belum adanya regulasi khusus mengatur rantai pasok material dan peralatan konstruksi, dan belum adanya informasi antara kebutuhan dan suplai yang akurat dan komprehensif.

Menurut Syarif, untuk mengurai isu tersebut dibutuhkan sistem rantai pasok yang responsif dan dinamis dengan membangun konsep Agile Supply Chain Management atau kemampuan organisasi merespons secara cepat sesuai kebutuhan pasar.

Syarif mencontohkan dari peta keseimbangan pasokan dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada 2019, Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal Buton, baja, beton pracetak, dan beton prategang. Sementara itu, di Sumatera, tidak tercatat adanya defisit material dan peralatan konstruksi.

“Penguatan rantai pasok industri material dan peralatan konstuksi diperlukan agar industri material dan peralatan konstruksi tidak lagi tersentralisasi di Pulau Jawa dan Sumatra,” tuturnya.

Informasi tersebut, lanjut Syarif, diharapkan dapat memperkuat saluran distribusi untuk mengembangkan jaringan wilayah potensial secara merata. Langkah ini selanjutnya diharapkan dapat menekan indeks kemahalan konstruksi yang menonjol.

BISNIS