Rest Area KM 5B Tol Jatingaleh-Krapyak ditutup karena penuh oleh pemudik arus balik menuju Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2019. Pemudik diminta untuk menggunakan Rest Area di sisi kiri Pintu Tol Kalikangkung yang mampu menampung lebih banyak kendaraan dan cenderung sepi. TEMPO/Wawan Priyanto
TEMPO.CO, Bandung - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danang Parikesit berharap peraturan menteri (permen) yang mengatur empat kategori tambahan tempat istirahat (rest area) di jalan tol dapat terbit pada tahun ini.
"Untuk empat tambahan tadi yakni rest area destinasi, kawasan transit antarmoda, logistik hub, kawasan terintegrasi dengan industri , itu masih menunggu peraturan menterinya. Harapan kami peraturan menterinya tahun ini selesai dan kami juga berharap tahun depan sudah memulai perencanaannya serta menarik minat dari investor untuk mengembangkan hal tersebut dan bisa kita tingkatkan," ujar Danang di Bandung, Rabu malam, 4 September 2019.
Dia menjelaskan bahwa tambahan empat kategori rest area tersebut menjawab pertanyaan soal dampak jalan tol bagi masyarakat lokal.
BPJT telah berdiskusi dengan asosiasi pengelola rest area seluruh Iindonesia dan asosiasi tersebut menginginkan ekonomi lokal itu bukan sebagai UKM semata, tetapi dapat ditingkatkan menjadi brand lokal yang mewakili daerah tersebut.
"Kalau UKM-UKM itu bisa ditingkatkan dan dikemas menjadi brand lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut, seperti ayam goreng khas Jawa Tengah, ini sebetulnya akan lebih bermanfaat karena tidak hanya akan meningkatkan kualitas dari para pelaku ekonomi namun juga meningkatkan brand dari kawasan tersebut," kata Danang usai menghadiri diskusi media mengenai Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Terkait mengenai luas minimum untuk masing-masing empat kategori tambahan rest area itu, BPJT masih menunggu masukan dari semua pihak. "Masih sangat bervariasi, kita masih memformulasikan dengan empat kategori tambahan itu apa saja," ujarnya.
Untuk kawasan intermoda dan logistik hub, BPJT akan menunggu masukan dari pihak Kementerian Perhubungan.
"Sedangkan untuk kawasan industri kita menunggu masukan dari rekan-rekan di Kementerian Perindustrian, serta untuk rest area destinasi wisata kita menunggu masukan dari rekan-rekan di Kementerian Pariwisata," katanya.
Luas rest area dalam peraturan menteri sebelumnya adalah enam hektare. "Nantinya dengan akan terbitnya peraturan menteri baru yang mengatur empat kategori tambahan rest area, maka luas minimumnya akan ditingkatkan. Misalnya rest area dengan kawasan industri minimal sekurang-kurangnya 1.000 hektare," katanya.
