Dianggap Gugur, Calon Anggota BPK: Pemberitahuan Tes Mendadak

Rabu, 4 September 2019 16:50 WIB

Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Eddy Suratman, dianggap gugur dalam proses seleksi lantaran tak datang dalam tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Eddy dijadwalkan mengikuti tes tersebut pada Selasa, 3 September 2019, di Komisi XI DPR.

Kala dikonfirmasi, Eddy mengatakan saat ini ia masih berada di Inggris untuk mengikuti seminar di Bangor University. Eddy menilai pemberitahuan tes uji kelayakan oleh DPR amat mendadak.

"Pemberitahuan tes wawancara 3 September (atau tepat di hari H tes digelar). Sangat mendadak sehingga saya tak bisa hadir karena saat yang sama saya di Inggris," ujarnya kepada Tempo saat dihubungi lewat pesan pendek, Rabu, 4 September 2019.

Eddy baru kembali ke Indonesia pada 7 September nanti. Saat ini Eddy menyerahkan kelanjutan proses seleksinya pada Komisi XI DPR. Ia mengaku bakal legawa bila DPR memutuskan menggugurkan pencalonannya.

"Saya serahkan sepenuhnya pada kebijakan komisi XI DPR. Apa pun keputusan mereka saya terima saja dengan ikhlas," tuturnya.

Ditemui di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota BPK, Hendrawan Supratikno, mengatakan peserta uji kelayakan tidak hadir dalam rangkaian fit and proper test bakal dianggap gugur. Ia memastikan tidak ada perpanjangan waktu atau dispensasi.

"Kan ini proses. Pokoknya kami hanya gelar fit and proper test sampai Kamis (5 September)," ucapnya.

Selain Eddy, ada dua nama calon anggota BPK lain yang dianggap gugur. Keduanya adalah Fontian Munzil dan Gunawan Adji. Berdasarkan riset Tempo, Eddy, Fontian, dan Gunawan adalah akademisi.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

23 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya