TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, A Koswara mengatakan, lebih dari separuh jalan di Jawa Barat yang berstatus jalan provinsi akan memasuki akhir masa umur konstruksi. “Kurang lebih panjangnya 1.400 kilometer,” kata dia di Bandung, Selasa, 3 September 2019.

Koswara mengatakan, total panjang jalan berstatus jalan provinsi di Jawa Barat 2.360 kilometer. Panjang jalan provinsi yang akan memasuki batas umur konstruksinya berkisar 60 persennya. “Masa umur konstruksinya, secara umur sudah habis. Tidak tahun ini, tapi gradual, sesuai dengan umur pembangunannya,” kata dia.

Koswara mengatakan, jalan yang sudah habis masa konstruksinya itu harus dibongkar dan dibangun kembali. “Kalau sudah habis masa konstruksinya, diperbaiki, rusak lagi rusak lagi. Itu yang harus segera diganti. Tersebar. Harus bongkar, diganti lagi, atau diganti konstruksinya,” kata dia.

Taksiran dana yang dibutuhkan untuk membangun lagi jalan yang sudah habis umur konstruksinya itu sudah dihitung. “Estimasi biayanya Rp 4,3 triliun,” kata Koswara.

Koswara mengatakan, pemerintah Jawa Barat sudah menyiapkan jadwal penggantian semua jalan yang sudah habis masa konstruksinya. “Kita bagi sampai 2029, “ kata dia.

Koswara mengatakan, pemerintah Jawa Barat, berencana tidak hanya mengganti jalan yang sudah sampai pada batas umurnya, tapi sekaligus menyamakan standar jalan provinsi di seluruh Jawa Barat. Jalan berstatus jalan provinsi di Jawa Barat, sekitar 75 persen belum mengikuti standarnya lebar jalan yakni 7 meter. “Standarisasi termasuk keselamatan jalan, yang rawan longsor, itu harus ditangani,” kata dia.

Total panjang jalan berstatus jalan provinsi di Jawa Barat yang lebarnya kurang dari 7 meter, panjangnya menembus 1.777 kilometer. “Ada yang masih 4 meter, 5 meter. Kita mau standarkan menjadi 7 meter semua,” kata dia.

Koswara mengatakan, estimasi biaya untuk melakukan pelebaran jalan untuk menyamakan lebar standarnya menembus Rp 8 triliun. “Itu baru dari sisi teknis saja, baru dari biaya konstruksi. Belum pembebasan lahan dan lainnya,” kata dia.

Koswara mengatakan, pemerintah Jawa Barat juga berencana membangun model trotoar yang seragam untuk sejumlah jalan provinsi di masing-masing daerah.

“Ada beberapa, terkait dengan jalan-jalan utama yang ada di kota/kabupaten, jalan utama ini akan dibuat sebuah model, atau standar terkait penataan trotoarnya. Nanti di semua kota/kabupaten punya jalan yang menjadi ikonik, seperti halnya Jalan Asia Afrika. Tahap pertama akan dibangun pada jalan provinsi di Kota Bandung. Mulai tahun depan,” kata dia.

Koswara mengatakan, dalam lima tahun masa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, taksirannya baru 30 persen dari seluruh program itu yang rampung. “Kita estimasikan dalam 5 tahun, mungkin 30 persennya baru tertangani dengan kemampuan APBD yang ada. Kecuali ada pembiayaan lain yang bisa mempercepat itu. Bisa lebih cepat lagi waktunya,” kata dia.

Koswara mengatakan, pemerintah Jawa Barat juga mengupayakan sumber pendanaan di luar dana pemerintah untuk pembenahan jalan provinsi. Termasuk menggunakan skema KPBU, hingga CSR. “Ada contohnya. Di Sukabumi ada CSR dari PT Semen Jawa, itu ada 9 kilometer seluruhnya. Baru 2 kilometer selesai. Pola-pola itu bisa,” kata dia.

ANTARA