Jokowi Tawarkan Lahan di Ibu Kota Baru Langsung ke Masyarakat

Reporter

Bisnis.com

Rabu, 4 September 2019 09:53 WIB

Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Rencana untuk pindah ibu kota ini sudah digagas bahkan sejak era Presiden pertama Soekarno. Ia mengatakan Indonesia belum pernah merancang sendiri di mana pusat pemerintahan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menjual tanah secara langsung kepada konsumen yang berminat memiliki tempat tinggal di ibu kota baru. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menggelar pertemuan dengan para pemimpin media massa di Istana Negara, Selasa, 3 September 2019. Penjualan tanah adalah salah satu opsi yang sedang dimatangkan dalam memenuhi sumber pembiayaan pembangunan ibu kota.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Dari total lahan tersebut, pada tahap pertama akan dipakai lahan seluas 40.000 hektare, dan hanya 10.000 hektare di antaranya untuk kantor pemerintahan.

“Jadi, sisanya bisa dimiliki langsung oleh warga. Bukan pengembang, dengan pasar properti sekarang, kalau jual tanah di ibu kota Rp 2 juta per meter (persegi) saya rasa tidak mahal. Kita bisa cek harga tanah di pinggiran Jobodetabek saja sudah Rp 5 jutaan,” tutur Jokowi.

Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa seharusnya pengelolaan dan penjualan lahan calon ibu kota negara baru ditujukan kepada pengembang terlebih dahulu baru ke konsumen (end user) agar penjualan lahan tanah tertata rapi bersama dengan para penghuninya.

"Kalau bisa dijual terlebih dahulu ke REI supaya (penataannya) bagus, bisa di tata kaveling siap bangun dan lingkungan siap bangun, dengan syarat pemerintah yang menentukan harga, maka REI akan mendukung," tuturnya Selasa, 3 September 2019.

Advertising
Advertising

Menurut Totok, terkait dengan penentuan harga lahan sebesar Rp 2 juta per meter persegi dirasa cukup.

REI akan tetap mendukung pemerintah berapa pun patokan harga untuk lahan di ibu kota tersebut. "Kami siap mendukung pemerintah, setiap keputusan pasti ada pertimbangan."

Totok mengatakan, bahwa harga yang telah dipatok oleh Presiden sebenarnya dilakukan untuk menarik pasar kelas menengah atas agar tertarik membeli lahan dan investasi di ibu kota baru.

Meskipun demikian, lanjut Totok, pemerintah akan tetap memedulikan dan memperhatikan pasar bawah dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut.

Selain itu, REI sangat yakin atas kemampuan Presiden yang mampu memahami pasar dan menarik pasar. Oleh karena itu, Totok mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung karena dipastikan semua sudah ada perincian dan kebutuhan dalam pembangunan ibu kota baru.

"Harga itu eye-catching agar menarik pasar. Presiden dulu kan seorang pengusaha dan sudah sangat lihai menarik market. Kami tut wuri handayani (mengikuti dari belakang sambil mengawasi dan memberi dorongan) saja," kata Totok

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

5 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

9 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

11 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

12 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

12 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

15 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

16 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

17 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

21 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya