8 Calon Anggota BPK Akan Ikut Uji Kelayakan Hari Ini

Selasa, 3 September 2019 12:12 WIB

Komisi Keuangan DPR membatalkan rapat dengar pendapat dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena lima daru tujuh anggota direksi mangkir. Salah satu agenda rapat yaitu membahas audit BPK yang menemukan adanya rekayasa keuangan pada laporan keuangan Garuda Indonesia. Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK hari ini, Selasa, 3 September 2019. Ketua panitia seleksi, Hendrawan Supratikno, mengatakan ada delapan orang yang bakal mengikuti tes tersebut.

"Setiap hari kami adakan untuk delapan orang, mulai kemarin sampai Kamis (5 September 2019)," ujar Hendrawan saat ditemui Tempo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa pagi.

Sedianya, tes uji kelayakan akan digelar mulai pukul 10.00 WIB. Namun, lantaran berbentrokan dengan agenda rapat paripurna, Hendrawan mengatakan seleksi tersebut diundur pukul 14.00 WIB.

Jalannya seleksi dibagi atas dua tahap. Tahap pertama, Dewan akan menyeleksi empat orang. Seleksi akan ditunda dengan jeda. Selanjutnya, Dewan kembali menyeleksi empat orang lainnya.

Berikut ini delapan anggota BPK yang akan diuji. Sesi pertama adalah Jimmy M. Rifai Gani, Muhammad Yusuf Ateh, Heru Muara Sidik dan Syafri Adnan Baharuddin. Sementara sesi kedua adalah Fontian Munzil, Eddy Suratman, Saiful Anwar Nasution
dan Dadang Suwana.

Advertising
Advertising

Kemarin, Komisi XI telah menggelar tes uji kelayakan kepada delapan orang BPK. Delapan nama itu ialah Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Izhari Mawardi, dan Raja Sirait. Lalu, inkumben Achsanul Qosasi, politikus Golkar Ahmadi Noor Supit, politikus PDIP Daniel Lumban Tobing, dan kader Partai Gerindra Willgo Zainar.

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

6 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

41 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

44 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

45 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

45 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

45 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

45 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

45 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

46 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

49 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya