Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Uji Calon Anggota BPK, Inkumben Dicecar Soal Keterbukaan Auditor

image-gnews
Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 inkumben, Achsanul Qosasi, menjalani tes uji kelayakan di Komisi XI kompleks DPR RI, Senayan, Senin petang, 2 September 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 inkumben, Achsanul Qosasi, menjalani tes uji kelayakan di Komisi XI kompleks DPR RI, Senayan, Senin petang, 2 September 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

Tempo.Co, Jakarta - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK inkumben, Achasanul Qosasi, mengikuti tes uji kelayakan yang digelar oleh Komisi XI DPR, Senin petang, 2 September 2019. Dalam proses seleksi itu, ia dicecar sejumlah pertanyaan seputar keterbukaan BPK sebagai lembaga pengaudit hingga misinya sebagai inkumben.

"Saya ingin tanya, Bapak sebagai inkumben, berkaitan dengan IT, kira-kira apa yang mau dimanfaatkan untuk keterbukaan?" Kata anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam jawabannya, Achsanul mengatakan saat ini BPK terbuka terhadap hasil audit kepada publik. Seluruh hasil audit keuangan, ujar dia, dapat diakses oleh masyarakat dengan prosedur. "Yang mau bisa minta (laporan audit) dengan surat tertulis," ujar Achsanul.

Achsanul mengakui, entitasnya saat ini memang tidak merilis laporan keuangan di laman resmi BPK. Alasannya, laporan audit kerap diselewengkan sejumlah pihak untuk memeras lembaga atau badan hukum.

Selain ihwal keterbukaan laporan, anggota BPK periode 2014-2019 ini juga dihujani pertanyaan soal integritas badan. Dewan mempertanyakan siapa pihak yang berwenang mengaudit BPK.

Achsanul memaparkan, selama ini BPK diaudit oleh auditor negara lain, seperti Polandia dan Norwegia. "Hasil auditnya telah kami serahkan ke pimpinan DPR," tuturnya.

Selain itu, Dewan bertanya seputar kinerja BPK yang melorot pada 2018. Pada 2018, BPK dianggap tak dapat menindaklanjuti 5.312 temuan, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 4.060.

Menjelaskan hal itu, Achsanul mengatakan ada beberapa problem yang membuat BPK tidak dapa menindak ribuan temuan. Salah satunya lantaran perubahan struktur organisasi badan hukum atau lembaga. "Untuk struktur yang berubah ini jadi saling lempar siapa yang menindaklanjuti," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sepanjang seleksi, Achsanul dihujani 13 pertanyaan. Tak semua pertanyaan dapat dijawab lantaran keterbatasan waktu.

DPR menggelar tes uji kelayakan alias fit and proper test kepada delapan calon anggota BPK hari ini. Menurut pantauan Tempo, tes uji kelayakan molor lebih-kurang 2 jam dari jadwal yang telah ditetapkan.

Seleksi baru digelar pukul 16.00 WIB dan dipimpin oleh anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan. Sejumlah anggota Komisi XI tampak hadir, seperti Johnny G. Plate dari Fraksi NasDem dan Hendrawan Supratikno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Hendrawan, yang juga Ketua Tim Seleksi Anggota BPK, mengatakan delapan nama yang mereka uji hari ini berasal dari beragam latar belakang. “Ada yang inkumben, ada yang doktor, ada yang profesor,” ujar Hendrawan.

Jalannya tes uji kelayakan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, DPR menguji Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Izhari Mawardi, dan Raja Sirait. 

Pada sesi selanjutnya, DPR melakukan uji kelayakan pada inkumben anggota BPK Achsanul Qosasi, politikus Golkar Ahmadi Noor Supit, politikus PDIP Daniel Lumban Tobing, dan kader Partai Gerindra Willgo Zainar. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

13 hari lalu

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan LPSK, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

DPR resmi menetapkan & anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masa jabatan 2024-2029. Berikut daftarnya.


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

23 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

26 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

26 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

26 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

26 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

27 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

27 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

27 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

31 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.