Drama Perombakan Dirut, Pengamat BUMN: Karena Tidak Transparan
Reporter
Dias Prasongko
Editor
Martha Warta Silaban
Jumat, 30 Agustus 2019 14:19 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Danang Widoyoko menilai munculnya drama perombakan direktur utama sejumlah BUMN merupakan hasil dari kebijakan tidak jelas yang dikeluarkan Kementerian BUMN. Dia menilai selama ini perombakan yang dilakukan sejumlah direksi oleh Kementerian tak memiliki para meter yang jelas.
"Yang jelas prosesnya tidak transparan dan partisipatif. Mestinya ada parameter yang jelas. Apa target yang harus dicapai, kapan dievaluasi," kata Danang ketika dihubungi Tempo, Jumat 30 Agustus 2019.
Sebelumnya dua perusahaan BUMN telah mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Dalam agenda RUPSLB tersebut salah satunya adalah menggelar mata acara untuk merombak susunan direksi. Adapun dua BUMN yang telah dirombak tersebut melibatkan BRI, Mandiri dan BTN.
Kendati demikian, perombakan jajaran direksi tersebut ternyata memunculkan penolakan dari salah satu direktur. Salah satunya, datang dari Direktur Utama BRI Suprajarto yang digeser untuk menjadi Direktur Utama BTN. Suprajarto menolak karena ia sebelumnya tak pernah diajak musyawarah.
Danang melanjutkan, seharusnya mekanisme RUPS merupakan agenda yang telah dijadwalkan rutin. Sedangkan, RUPSLB baru bisa dijalankan jika ada kondisi khusus, force majeur. Misalnya bencana atau direksi ada yang berhalangan. "Karena itu, kalau kemudian muncul kebijakan mendadak seperti pergantian direksi, ini justru akan mengundang pertanyaan soal managemen BUMN," kata Danang.
Kementerian BUMN merespon pengunduran diri Suprajarto sebagai Direktur Utama BTN terpilih lewat RUPSLB pada Kamis, 29 Agustus 2019. Kementerian BUMN senantiasa berkomunikasi baik dengan Suprajarto, Terutama menyikapi tahapan-tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang ada.
"Pimpinan Kementerian BUMN senantiasa berupaya menyampaikan keputusan penugasan secara langsung pada pihak pihak yang diberi penugasan," ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019.
