TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Asita, Nunung Rusmiati, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menyelesaikan persoalan yang ada di Papua dan Papua Barat. Sebabnya, agen perjalanan perlu meyakinkan para calon wisatawan bahwa Indonesia tetap aman.

"Sekarang kalau Pak Jokowi turun tangan, akan lebih nyaman. Sehingga saya sebagai Ketua Umum Asita, pernyataan Pak Presiden jadi tolok ukur meyakinkan wisatawan asing datang ke Indonesia," ujar Nunung kepada Tempo, Kamis malam, 29 Agustus 2019.

Menurut Nunung, para wisatawan asing sejatinya memperhatikan apa-apa yang terjadi di Indonesia. Kalau jangka waktu konflik tidak berkepanjangan, ia yakin mereka bisa mengerti dengan catatan-catatan yang dikeluarkan Asita.

Ini serupa dengan kali pertama konflik itu muncul. Kata Nunung, ia cukup senang dengan langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang secara cepat berupaya meredakan massa konflik.

Persoalan di Papua dan Papua Barat itu dipicu oleh aksi rasisme sekelompok orang kepada mahasiswa asal Papua di Surabaya. Tak berselang lama, konflik meluas hingga menimbulkan gejolak unjuk rasa di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Di saat yang sama, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun memutuskan untuk memblokir akses internet di sana dengan dalih mencegah penyebaran berita palsu alias hoaks.

"Kalau sekarang ada pemadaman, mohon segera diselesaikan dan di-clear-kan lagi seperti kemarin ada pernyataan pemerintah. Kalau belum terlalu lama kita bisa beri pengertian," ujar Nunung. "Mereka kan kalau konflik-konflik itu mengerti kalau hanya sebentar, tapi kalau sudah kelamaan kita akan susah ngomongnya."

Kemarin, Presiden Jokowi mengatakan selalu mengikuti perkembangan di Papua khususnya Jayapura. "Saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura," kata Presiden Jokowi, sebelum menyaksikan pagelaran wayang kulit, di Alun-alun Purworejo, Jawa Tengah, Kamis, 29 Agustus 2019

Ia pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Polri Jendera Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengambil tindakan tegas. Khususnya kepada siapa saja yang melanggar hukum dan pelaku tindakan vandal serta rasis di Papua.

CAESAR AKBAR | ANTARA