Sri Mulyani Ingin Peneliti BKF Jadi Cyber Army Kemenkeu

Reporter

Eko Wahyudi

Rabu, 28 Agustus 2019 13:49 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaruh harapan kepada para peneliti di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk dapat menjadi agen yang meliterasi masyarakat Indonesia, memberikan pemahaman tentang kebijakan Kemenkeu di sosial media.

"Saya ingin BKF lebih aktif lagi menjadi cyber army dari Kemenkeu. Saya ingin research-research yang ada diterjemahkan ke dalam blog, media sosial seperti Twitter. Meski karakternya terbatas, tapi bagaimana anda bisa menerjemahkannya ke twit," ujarnya saat memberikan sambutan di Research Day 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 28 Agustus 2019.

Ia menambahkan, cara itu ditempuh agar masyarakat dapat memahami apa yang dilakukan Kemenkeu dan tahu tentang kondisi perekonomian Indonesia. "Bisa dishare banyak orang di Whatsapp grup. Itu bagaimana cara kita bisa influence indonesia," ucapnya.

Kemudian dia mengatakan, para peneliti di BKF juga harus bisa bekerja sama dalam membuat aturan yang berdampak besar dan baik bagi kemajuan bangsa. “Saya berharap para peneliti di sini dapat membantu kami di Kementerian Keuangan, dengan meningkatkan kualitas penelitiannya. Saya ingin peneliti-peneliti di BKF sebagai pendukung Kemenkeu dalam mendorong lahirnya policy yang baik," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan kondisi global saat ini yang tengah berada dalam ketidakpastian. Salah satunya karena tensi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, kondisi tersebut akan memengaruhi perekonomian Indonesia.

“Saat dua negara ini saling serang, efeknya menyebabkan ketidakpastian bagi ekonomi global. Untuk itu, kita harus menguatkan sisi domestik, misalnya melalui investasi serta belanja pemerintah, agar kondisi dalam negeri cukup kuat menahan terpaan dari eksternal. Kami akan menjaga kondisi fiskal untuk cukup fleksibel dan responsif, saat kita harus mengeluarkan kebijakan countercyclical, ungkapnya.

Terkait dengan kejadian tersebut, Menteri Keuangan menuturkan kebutuhan akan penelitian yang berkualitas sangat mendesak untuk mendukung pembuat sebuah kebijakan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

EKO WAHYUDI

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

6 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Anandira Puspita akan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Denpasar pada 6 Mei 2024

1 hari lalu

Anandira Puspita akan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Denpasar pada 6 Mei 2024

Anandira Puspita, akan menjalani sidang praperadilan perdana di Pengadilan Negeri atau PN Denpasar, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya