TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa proses pembangunan lokasi ibu kota baru terbagi menjadi tiga klaster proses persiapan dan pembangunan.

Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan 2020.

“Kedua, untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 kita mulai pembangunanan fisiknya karena lokasinya sudah ada. Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK [Gelora Bung Karno] sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat," katanya melalui pers, Selasa 27 Agustus 2019.

Ketiga, pemerintah akan membangun gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurut Basuki, pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati saat perancangan.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan memakan waktu hingga 4 tahun dengan biaya Rp466 triliun dengan 19 persen akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sisanya akan berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

"Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan 3 tahun—4 tahun untuk jalan air waduk sanitasi dan gedung-gedung sehingga target 2024, kita sudah dapat memulai pergerakan ke ibu kota baru. Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” kata Basuki.