TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan proses pembangunan lokasi ibu kota baru terbagi menjadi 3 kluster proses persiapan dan pembangunan. Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan 2020.

Kedua untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020, pembangunan fisiknya karena lokasinya sudah ada. "Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK. Sehingga dengan inovasi tersebut, dapat dilakukan dengan cepat," ucapnya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, 27 Agustus 2019.

Terakhir, kata Basuki, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Pembangunan gedung pemerintahan tersebut butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.

Sebagai gambaran, total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan kawasan mencapai GBK Rp 2,8 triliun. Anggaran itu melalui mekanisme pendanaan tahun jamak (multiyears) pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proses renovasi rampung dalam waktu 16 bulan sejak dikerjakan pada bulan Agustus 2016 lalu.

Lebih jauh Basuki menyatakan pihaknya siap melaksanakan konstruksi berbagai pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah Kalimantan Timur. "Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan 3-4 tahun untuk jalan air, waduk, sanitasi dan gedung-gedung," ucapnya. Dengan demikian, maka ditargetkan pada 2024, pergerakan pemindahan ke ibu kota baru sudah bisa dimulai.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun. Sebanyak 19 persen dari biaya tersebut akan berasal dari APBN.

Anggaran itu terutama berasal dari skema kerja sama dalam hal pengelolaan aset yang ada di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sedangkan sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru merupakan anggaran multi years sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan," kata Menteri Basuki.

ANTARA