Mobil Presiden Diusulkan Kendaraan Sejuta Umat, Respons Gaikindo?

Reporter

Francisca Christy Rosana

Editor

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Sabtu, 24 Agustus 2019 07:39 WIB

Mobil yang ditumpangi Presiden Joko Widodo disambut pasukan berkuda saat menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, 10 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gaikindo Johannes Nangoi memaparkan spesifikasi mobil dinas yang dipakai presiden atau mobil presiden terpilih pada masa jabatan 2019 hingga 2024 nanti. Menurut Nangoi, mobil pelat merah milik RI 1 mesti memiliki jaminan keamanan tinggi.

“Keamanan harus diutamakan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.
Pernyataan Nangoi menanggapi wacana soal penggantian mobil dinas presiden terpilih Jokowi yang muncul baru-baru ini. Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopia, misalnya, berpendapat bahwa rencana pembelian mobil mewah untuk presiden dan para menteri merupakan bentuk pemborosan.

"Saya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat," kata Pipin dalam siaran tertulisnya.

Pipin mengatakan pemerintah semestinya berempati dengan kondisi rakyat saat ini. Sebab, kata dia, masih banyak korban bencana alam yang rumahnya belum kembali dibangun. Kemudian, banyak fasilitas umum di daerah yang rusak.

Ia lalu mengusulkan mobil baru presiden dan menterinya memakai kendaraan berspesifikasi biasa alias sejuta umat, seperti Ertiga, Mobilio, atau Avanza. "Paling banter mobil Innova. Menggunakan mobil sejuta umat tidak akan menurunkan marwah pemerintahan," katanya.

Lebih jauh Nangoi menyebutkan juga ada wacana untuk mengganti jenis mobil presiden dengan kendaraan berbahan bakar listrik yang ramah lingkungan dan hemat energi. Menanggapi usulan itu, Nangoi menyatakan sepakat.
Sebab, menurut dia, pendapat mendorong penggunaan mobil ramah lingkungan ini sejalan dengan upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan kendaraan nol emisi untuk mengurangi polusi. “Saya rasa sangat sejalan dengan program pemerintah. Apalagi kan mobil itu canggih, buatan negara-negara maju,” ucapnya.
FRISKI RIANA
Mobil PresidenJokowiGaikindoToyota InnovaMobil

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

14 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

18 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

20 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi