TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mencegah adanya spekulan tanah di proyek pemindahan ibu kota, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku sudah punya trik jitu. Triknya dinamai "Tuan Thakur".

Langkah pertama yang akan dilakukan Isran adalah membuat Peraturan Gubernur. Beleid itu diikuti penyusunan Perda atau Peraturan Daerah tentang penataan kawasan khusus nonkomersial. Kebijakan itu nantinya akan mengatur secara rinci hal-hal berkenaan dengan pengadaan tanah dan lain-lain yang diperlukan.

Dengan aturan-aturan itu, harapannya adalah para spekulan tidak akan berkutik. Walhasil, tidak akan ada orang memanfaatkan keadaan dengan membeli banyak tanah dan kemudian menjualnya dengan harga mahal di wilayah yang akan jadi ibu kota negara.

"Kalau ada Tuan Thakur, maka tidak akan hidup dia. Semua akan diatur dalam regulasi itu secara rinci," kata Isran.

Tuan Thakur yang dimaksud adalah tokoh antagonis atau tokoh jahat di banyak film Bollywood atau film-film India. Tuan Thakur selalu digambarkan sebagai orang kaya yang tamak dan punya tanah atau lahan luas yang cara mendapatkannya kadang dengan merampas tanah si miskin.

Isran mengklaim dari tiga provinsi Kalimantan yang dijadikan calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur adalah yang paling siap. "Rugi negara bila tidak memanfaatkan kontribusi dan kesiapan masyarakat Kaltim,” ucapnya.

Di luar hal ibu kota negara, selama ini rakyat Kalimantan Timur sudah berkontribusi hingga Rp 400 triliun pendapatan negara setiap tahun melalui berbagai komoditas ekspor dari Bumi Etam. Selain itu, sejak dulu sebelum merdeka Kaltim sangat terbuka terhadap pendatang dan tercatat tidak pernah terjadi gesekan serius antarmasyarakat asli dan pendatang.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengungkapkan dengan mantap rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam wawancara khusus bersama Tempo, Jokowi optimistis pemindahan ibu kota negara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima tahun.

"Saya belajar dari Putrajaya, tiga tahun bisa pindah. Memang harus pindah," kata Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2019.

Putrajaya saat ini merupakan pusat pemerintahan Malaysia, menggantikan Kuala Lumpur. Pada pekan kedua Agustus lalu, Jokowi sempat berkunjung ke Putrajaya bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

ANTARA