PKB Janji Fasilitasi Diskriminasi Sawit Indonesia di Eropa

Reporter

Made Argawa

Editor

Rahma Tri

Rabu, 21 Agustus 2019 10:16 WIB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Panitia Muktamar Lukmanul Khakim dan Ketua Panitia Pengarah Ida Fauziah usai memberikan keterangan pers jelang Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di BICC, Nusa Dua, Bali, 19 Agustus 2019. Muktamar PKB yang mengusung tema Melayani Ibu Pertiwi itu akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan para petinggi partai serta sekitar 3.000 kader partai. Foto: Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Nusa Dua – Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berjanji akan memfasilitasi ekspor sawit Indonesia ke Eropa yang sedang bermasalah melalui Centrist Demokrat Internasional (CDI). Saat ini, biodiesel dari minyak sawit asal Indonesia tengah mengalami diskriminasi di Eropa, yakni dikenai tarif bea masuk tambahan yang besar.

"Melalui CDI ini saya yakin, melalui parlemennya bisa melobi untuk tidak menggangu produk kelapa sawit Indonesia,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat pembukaan Muktamar V di Nusa Dua, Selasa, 20 Agustus 2019.

Centrist Democrat International atau CDI adalah koalisi partai demokratis seluruh dunia. PKB menjadi satu-satuya partai politik dari Indonesia yang tergabung dalam koalisi ini.

Cak Imin menyebutkan, sekitar September dan Oktober pimpinan CDI dijadwalkan akan ke Jakarta di antaranya Kalselr Jerman, Angela Merkel, Presiden Rumania Klaus Iohannis dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. “Targetnya agar kelapa sawit Indonesia tidak terlunta-lunta di Eropa,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menantang negara-negara Uni Eropa untuk membuktikan bahwa Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO. Menurut dia, Indonesia tak perlu harus uringan-uringan membuktikannya ke publik.

Advertising
Advertising

“Buktikan saja, dia yang harus buktikan loh, bukan kita,” kata Darmin saat ditemui saat ditemui dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia 2019 yang diadakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2019.

Sebelumnya, produk biodiesel asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 8—18 persen oleh Uni Eropa atau UE. Kebijakan itu berlaku sementara per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Hal ini juga yang membuat Presiden Jokowi secara khusus membicarakan nasib ekspor sawit saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, 9 Agustus 2019 lalu.

MADE ARGAWA

Berita terkait

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

17 jam lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya

Indonesia Eksportir Sabun Kedua Terbesar di Mesir, Kalah Jauh dari Malaysia

26 hari lalu

Indonesia Eksportir Sabun Kedua Terbesar di Mesir, Kalah Jauh dari Malaysia

Indonesia menjadi eksportir sabun nomor 2 di Mesir pada 2023 dengan nilai USD 4,48 juta alias 16,54 persen impor sabun Mesir di dunia.

Baca Selengkapnya

Harga Referensi CPO Tembus USD 857,62, Permintaan AS dan Cina Meningkat

28 hari lalu

Harga Referensi CPO Tembus USD 857,62, Permintaan AS dan Cina Meningkat

Harga referensi CPO tembus US$ 857,62 per metrik ton disebabkan meningkatnya permintaan dari Amerika Serikat dan Cina.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

30 hari lalu

Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

30 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

30 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

30 hari lalu

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

30 hari lalu

Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.

Baca Selengkapnya

Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

30 hari lalu

Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.

Baca Selengkapnya

PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

34 hari lalu

PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Baca Selengkapnya