Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berbicara kepada wartawan selepas rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selasa 28 Mei 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan rapat pimpinan DPR akan mematangkan 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang telah lolos uji passing grade itu.
“Kami akan bahas di rapim. Tunggu rapim saja,” kata Fadli Zon saat ditemui Tempo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Agustus 2019.
Fadli masih enggan menggamblangkan 32 nama kandidat calon BPK. Nama-nama tersebut pada Juli lalu disetor oleh Komisi XI kepada pimpinan dewan untuk diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
Setelah pimpinan dewan menyetujui, daftar nama para calon auditor duit negara tersebut akan disorongkan ke DPD untuk diberi pertimbangan. Proses ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah satu suara dengan Fadli. Ia mengatakan pimpinan dewan masih merembuk nama-nama calon anggota BPK. Namun ia memastikan daftar kandidat tersebut bakal segera diserahkan kepada DPD dalam pekan ini.
Anggota Komisi XI, Johnny Gerard Plate, berpandangan semestinya pimpinan dewan segera menyerahkan nama-nama kandidat ke DPD untuk secepatnya diberi pertimbangan. Sebab, waktu pengangkatan anggota BPK telah mepet dengan tenggat yang ditetapkan.
“Semestinya cepat karena ini urgent,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa, 20 Agustus 2019. Menurut Johnny, DPR sudah mesti menetapkan anggota BPK pada pertengahan September lantaran Oktober nanti masa tugas pejabat auditor negara periode sebelumnya bakal kelar. Adapun berdasarkan aturan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, calon auditor sudah ditetapkan sebulan sebelum masa tugas anggota sebelumnya selesai.
Kendati terkesan mepet, Johnny memastikan penjadwalan seleksi yang ditetapkan Komisi XI tak bakal molor. “Setelah diberi pertimbangan kan nanti fit and proper test (tes uji kelayakan), paling 3-4 hari selesai,” tuturnya.
Hingga saat ini, 32 nama calon anggota BPK itu masih enggan diungkap ke publik oleh DPR. Johhny mengatakan dokumen itu masih bersifat internal.
