Wawancara Eksklusif, Jokowi: 2023 Ibu Kota Pindah dengan Syarat..

Reporter

Editor

Selasa, 20 Agustus 2019 09:07 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait kerusuhan di Manokwari dan Sorong di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019. Jokowi meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung hingga terjadi aksi demonstrasi yang berakhir rusuh serta meminta masyarakat Papua untuk percaya kepada pemerintah dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. ANTARA/Setpres-Kris

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mantap memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam wawancara khusus bersama Tempo, Jokowi mengatakan ibu kota bakal pindah pada 2023 seumpama Istana Negara siap.

“Gedung kementerian sudah ada, 2023 pindah. Kalau istana sudah siap, 2023 pindah. Atau maksimal 2024 pindah,” ujarnya kemarin, Senin, 19 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota bakal diawali dengan land clearing. Pada tahap ini, pemerintah akan mulai memindahkan fasilitas infrastruktur, seperti gedung dan perkantoran, yang mendukung jalannya kinerja pelaksana kementerian.

Setelah infrastruktur kementerian dibangun, seluruh pelaksana pemerintahan bakal tinggal di ibu kota baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan pegawai tak bakal bolak-balik ke Jakarta-Kalimantan.

“Kalau sudah, ngapain bolak-balik? Kementerian juga sudah pindah kok bolak-balik? Pindah ya pindah,” ujarnya.

Advertising

Jokowi memastikan ibu kota bakal berkembang tahap demi tahap. Bila pengembangan ibu kota tahap pertama kelar, pemerintah bakal membangun fasilitas kedua. Di antaranya stasiun, universitas, kantor non-kementerian, dan lembaga-lembaga tinggi.

Jokowi optimistis pemindahan ibu kota akan terealisasi sebelum masa jabatannya berakhir. “Belajar dari Putra Jaya, 3 tahun bisa pindah. Memang harus pindah,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota disambut baik oleh pemerintah. Ia juga menyebut keinginan masyarakat untuk realisasi pemindahan ibu kota kuat dan mendesak.

Niat Jokowi memindahkan ibu kota telah ia utarakan secara resmi dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat.

Untuk memindahkan ibu kota, pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp 485 triliun. Adapun APBN hanya akan mengongkosi pemindahan ibu kota senilai Rp 93 triliun.

Dana sebesar Rp 485 triliun itu akan digunakan untuk membangun kawasan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Dari luas ini, ibu kota baru diperkirakan akan dapat menampung 1,5 juta penduduk.

TIM TEMPO | FRANCISCA CHRISTY ROSANA