Ihwal Jokowi akan Gabung Kemendag dan Kemenperin, Ini Kata Enggar

Senin, 19 Agustus 2019 11:10 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengunjungi pameran mebel dan kerajinan tangan, Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX) 2019, di Jakarta International Expo Kemayoran, 13 Maret 2019. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan telah kelar menyusun struktur kabinet jilid duanya untuk masa pemerintahan 2019-2024 nanti. Diduga, ia akan menyatukan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mengefektifkan kinerja dan regulasi bagi pelaku usaha.

Menanggapi wacana ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita enggan berkomentar banyak. Ia menyebut bentuk struktur kementerian sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.

"Wah, itu kewenangan Presiden," ujar Enggar saat ditemui di sela-sela acara diskusi Standard Chartered Bank bertajuk CEO Connect di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2019.

Kala ditanya ihwal kemungkinan rencana kerja tahun depan yang telah disusun oleh kementerian saat ini seandainya terjadi merger pun Enggar tak mau berkomentar. Ia pilih melambai sambil masuk ke mobil hitamnya.

Kabar digabungnya dua kementerian ini sebelumnya disinggung oleh Kepala Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi. Dalam bocorannya, Sofjan mengatakan kemungkinan bakal perampingan kementerian.

"Saya dengar itu, (kementerian) perdagangan dan industri yang akan diini (digabung)," ujar Sofjan pada 15 Agustus 2019 lalu.

Selain Kemendag dan Kemenperin, Kementerian Luar Negeri disinyalir akan memiliki tambahan tugas. Kemenlu bakal membantu Kemendag mendorong perdagangan internasional. Kemenlu juga diminta menjadi jembatan komunikasi untuk kepentingan perdagangan dalam dan luar negeri.

EGY ADYATAMA

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

8 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

11 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

15 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya