TEMPO.CO, Pontianak - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyampaikan secara resmi rencana pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan. Hal ini diutarakan ketika Jokowi berpidato di depan anggota DPR dan DPD RI pada Jumat lalu.

Terkait rencana pemindahan ibu kota RI tersebut, direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Kalimantan Barat Laili Khairnur menyampaikan dukungannya. Namun, ia meminta agar pemerintah juga membicarakan terlebih dahulu rencana tersebut dengan rakyat di Pulau Kalimantan. "Minimal melakukan survei terkait rencana itu," kata Laili Khairnur saat dihubungi di Pontianak, Ahad, 18 Agustus 2019.

Lembaga Gemawan dibentuk pada 1999, bertujuan memberdayakan masyarakat desa yang bersifat otonom secara politis, mandiri secara ekonomi, dan hidup dengan mempertahankan kearifan lokal dan mengadopsi kesetaraan gender. Program kerjanya meliputi 14 kabupaten atau kota di wilayah Kalimantan Barat.

Laili mengingatkan, pemerintah juga harus berkonsultasi dengan rakyat di Kalimantan. Atau setidaknya ada aktivitas konsultasi publik untuk menjelaskan apa dampak negatif dan positifnya ketika suatu wilayah dijadikan ibu kota negara.

Selain itu, harus dijelaskan berapa luas area yang diperlukan ibu kota. "Apakah juga berdampak jika ada pembukaan lahan dalam skala besar. Selain itu, apakah hanya pusat administrasi kenegaraan saja, seperti Malaysia yang memisahkan pusat administrasi negara di Putrajaya dan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis," ucapnya.

Intinya, menurut Laili, rakyat Kalimantan juga harus dilibatkan dan diinformasikan risiko dan dampaknya sehingga bisa diantisipasi dan diminimalkan dampak dan risikonya jika ibu kota jadi dipindah ke Kalimantan. Bagaimana menjadikan ibu kota negara yang ramah terhadap masyarakat lokalnya, ramah lingkungan, ramah perempuan dan anak dan ramah lainnya," katanya.

Hal yang tidak kalah penting menurut Laili adalah penghargaan terhadap nilai-nilai lokal. Khusus masyarakat adat dan lokal yang harus dijaga. "Prinsip kelestarian lingkungan menjadi basis, ramah perempuan dan anak, dan jangan sampai seperti Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 RI, Presiden Jokowi meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," katanya, Jumat lalu

Ibu kota, menurut Jokowi, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. "Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya."

BISNIS