Mata Uang Cina Melemah, Jokowi Panggil Menteri Ekonomi ke Istana

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Rahma Tri

Selasa, 13 Agustus 2019 17:15 WIB

Presiden Jokowi (tengah) memimpin rapat terbatas persiapan KTT Asean dan KTT G20 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ekonominya untuk rapat terbatas di Istana, Selasa, 13 Agustus 2019. Dalam rapat ini Presiden Jokowi membahas devaluasi atau pelemahan mata uang Cina, Yuan, yang terjadi belakangan, menyusul perang dagang AS-Cina yang tak kunjung reda.

Rapat ini digelar usai rapat lain terkait persiapan Indonesia menuju Dubai Expo 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat ini.

"Pertama kita perlu untuk memahami dinamika ini, karakternya seperti apa. Sehingga untuk ekonomi Indonesia, kita memahami bagaimana implikasi dan kemungkinan terjadinya resiko," ujar Sri Mulyani saat ditemui usai rapat.

Dalam rapat itu, kata Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan proses terjadinya devaluasi, sehingga saat ini ada di angka 7 Yuan per dolar AS. Selain itu, kondisi dinamika kebijakan di dalam negeri Amerika Serikat juga ikut dibahas. Mulai dari Federal Reserve, sampai kebijakan dagang Presiden Donald Trump.

Menurut Sri Mulyani risiko yang muncul dari negara-negara emerging lain, seperti Argentina, Brazil, Meksiko, juga Hong Kong, ikut diperhitungkan. Hal ini mesti dilakukan karena mau tak mau pasti akan berimbas pada Indonesia.

Advertising
Advertising

Sri Mulyani mengatakan kondisi global ini jangan sampai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini stabil di atas 5 persen. "Maka kita harus yakinkan bahwa pertumbuhan itu harus dipacu dari investasi," kata Sri Mulyani.

Sektor investasi menjadi yang paling utama karena dinilai bisa menimbulkan capital inflow. "Itu harus menjadi salah satu tugas yang paling penting. Jadi policy-nya tadi dibahas apa saja (untuk mendukung investasi)," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan daya kompetisi Indonesia juga harus terus ditingkatkan. "Daya kompetisi kita itu agar kemudian kita tidak mudah terombang-ambing dengan perubahan lingkungan," kata dia.

Presiden Jokowi mencermati perkembangan pada awal pekan ini, di mana mata uang Cina, Yuan menembus level 7 per dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat sebagian besar mata uang Asia termasuk Rupiah terbawa melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

6 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya