WALHI: IPCC Tak Rekomendasikan Pakai Bioenergi untuk Tekan Emisi

Reporter

Tempo.co

Jumat, 9 Agustus 2019 22:01 WIB

Warga bersepeda menggunakan masker di Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta penyebab polusi di Jakarta semakin memburuk akibat emisi kendaraan bermotor yang mencapai 75 persen ditambah pencemaran dari industri dan limbah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan bahwa Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), panel Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk menangani perubahan iklim, tidak merekomendasikan penggunaan bioenergi untuk mengurangi emisi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers mengenai laporan IPCC di Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019.

"Ketika pengembangan bioenergi ini semakin meningkat, itu akan semakin menyebabkan kelangkaan pangan bagi sekitar 150 juta masyarakat di dunia," ujar Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI Yuyun Harmono dalam konferensi pers tersebut.

Yuyun juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan tersebut, cara paling efektif untuk mengurangi emisi adalah dengan cara berbasis alam, seperti penghentian deforestasi, penanaman ulang, serta menjaga ekosistem penting seperti gambut dan bakau.

WALHI setuju dengan rekomendasi IPCC mengenai bioenergi karena memandang sumber bioenergi seperti sawit sebagai penyumbang emisi dari industri berbasis lahan. Atas dasar itu mereka memandang pemanfaatan sawit untuk mengurangi sebagai masukan yang kurang layak.

"IPCC bilang, secara global emisi dari sektor berbasis lahan, dari pertanian, kehutanan, dan alih fungsi lahan itu disebabkan karena pertanian dan perkebunan skala besar. Mana mungkin penyebab dari emisi ini kemudian direkomendasikan sebagai solusi terhadap perubahan iklim itu sendiri?" lanjut Yuyun.

Advertising
Advertising

Selain itu, Yuyun juga merekomendasikan pemerintah untuk menurunkan emisi berbasis energi dengan cara menghentikan penggunaan batu bara serta menekan emisi dari industri berbasis lahan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Laporan IPCC baru saja dipublikasikan pada Kamis, 8 Agustus 2019. Laporan tersebut memberikan sejumlah rekomendasi-rekomendasi jangka panjang dan jangka pendek untuk menekan emisi yang dihasilkan oleh industri berbasis lahan.

RISANDA ADHI PRATAMA | MARTHA WARTA

Berita terkait

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

7 jam lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kerusakan Alat Pemantau Gunung Ruang, BRIN Teliti Karakter Iklim, serta Kendala Tes UTBK Mengisi Top 3 Tekno

1 hari lalu

Kerusakan Alat Pemantau Gunung Ruang, BRIN Teliti Karakter Iklim, serta Kendala Tes UTBK Mengisi Top 3 Tekno

Artikel soal kerusakan alat pemantau erupsi Gunung Ruang menjadi yang terpopuler dalam Top 3 Tekno hari ini.

Baca Selengkapnya

Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

2 hari lalu

Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN fokus pada perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pembangunan.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

2 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

2 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

4 hari lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

5 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

5 hari lalu

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

Pada 2024, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang merasakan langsung dampak banjir. Walhi Jatim beri tanggapan.

Baca Selengkapnya