TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai kinerja dari PT Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN patut dipertanyakan. Sebab, aliran listrik di sejumlah wilayah di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, padam hingga hampir 8 jam lamanya.

“Mengapa tidak mampu mengantisipasi berbagai berbagai kendala teknis seperti ini?” kata Sarman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2019. Untuk itu, Sarman berharap Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Soemarno mengevaluasi kejadian ini dan segera menata direksi PLN yang definitif.

Aliran listrik padam di sejumlah daerah di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, sekitar pukul 12.00 WIB, Minggu, 4 Agustus 2019. Dalam konferensi pers pukul 15.30 WIB, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN, Sripeni Inten Cahyani mengatakan pemadaman yang dialami pelanggan listrik di Jawa Barat, Jakarta dan Banten berawal dari gangguan beberapa kali pada Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.

"PLN telah melakukan upaya-upaya maksimal dan akan melakukan evaluasi internal untuk mencegah terulangnya kejadian hari ini," kata Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN, Sripeni Inten Cahyani di kantor Unit Induk Pusat Pengatur Beban Gandul, Depok, Ahad, 4 Agustus 2019. Barulah pada pukul 21.00 WIB, atau 9 jam setelah padam, sejumlah wilayah di Jakarta kembali teraliri listrik secara normal.

Menurut Sarman, kejadian ini telah mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan publik di berbagai sektor. Kerugian yang dialami pengusaha pun sangatlah dan berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani. Ia mencontohkan kerugian yang dialami oleh industri kecil menengah seperti yang bergerak di sektor kuliner.

Ia mengakui memang sulit untuk menghitung angka kerugian yang dialami pengusaha. Namun jika dilihat banyak sektor usaha yang terkena imbas, Ia memperkirakan kerugian mencapai triliunan rupiah. “Kejadian ini juga akan berdampak pada ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika kondisi pelayanan energi listrik seperti ini,” kata dia.