DPR: PLN Perlu Sistem untuk Minimalisasi Gangguan Listrik

Reporter

Antara

Senin, 5 Agustus 2019 08:51 WIB

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, memberikan pemaparan materi Training of Trainer (TOT) Empat Pilar kepada 100 perwira menengah TNI AL, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 Oktober 2018. (dok MPR RI)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan listrik padam di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dapat dijadikan pembelajaran agar PLN memiliki sistem yang bisa meminimalisasi dampak pemadaman berskala luas.

"Saya mendorong supaya PLN memiliki desain kalau ada masalah hendaknya dampaknya jangan begitu luas, harus ada sistem yang bisa mengatur," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu malam, 4 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, sistem yang dimaksudkannya semacam cabang-cabang yang bisa mengantisipasi jika terjadi gangguan listrik sehingga tidak menimbulkan masalah begitu luas.

Pada Minggu siang hingga malam terjadi pemadaman listrik di hampir sebagian besar wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat dimulai sekitar pukul 11.45 WIB dan berangsur normal mulai pukul 20.00 WIB.

"PLN harus belajar dari setiap kejadian, ini sesuatu yang tidak kita harapkan, PLN merugi, masyarakat merugi, industri merugi," katanya.

Kejadian pemadaman hampir menyeluruh di semua wilayah Ibu Kota ini, kata dia, menjadi pembelajaran agar bisa menciptakan sistem yang kalau ada gangguan pada satu titik lokasi tidak menimbulkan dampak begitu besar.

DPR juga berencana memanggil PLN untuk memastikan permasalahan apa yang terjadi dan mencarikan solusi mengatasi terulang lagi.

Ia sudah mencoba mengonfirmasi perihal pemadaman tersebut dengan menghubungi Direktur PLN regional Jawa, Amir Rosidin yang sedang berada di pusat pengendali Jawa Barat.

Berdasarkan laporan yang diterimanya dari pihak PLN, gangguan terjadi pada transmisi tegangan tinggi di Pemalang, Jawa Tengah. Dugaannya ada pohon tumbang di transmisi tegangan tinggi 500 kV.

Karena ada jaringan yang putus, katanya, sejumlah pembangkit listrik cadangan menngalami gangguan, sehingga membuat beban di Suralaya menjadi sangat tinggi menyebabkan terjadi trip (terputus).

"Semua cadangan sudah dimanfaatkan oleh PLN untuk mengatasi pemadaman, yakni di Tanjung Priok, Muara Karang dan Lontar Provinsi Banten," kata politisi Gerindra tersebut.

Tapi, kata dia, kondisi pembangkit tersebut karena sebagai cadangan posisinya dalam kondisi "off" (mati) sehingga kalau diaktifkan atau "on" membutuhkan waktu.

"Kalau energi gas butuh waktu dua jam, batu bara justru waktu memanaskannya paling lama enam jam," katanya.

Jadi, kata dia, upaya yang dilakukan PLN tidak menyelesaikan masalah pemadaman listrik secara keseluruhan tapi sudah mengurangi pemadaman, karena sudah beroperasinya pembangkit cadangan tadi.

Untuk sementara wilayah yang bisa teraliri listrik kembali yang tersambung dengan sistem transmisi yang ada. "Sekarang sudah berangsur pulih bertahap, termasuk di Pemalang, Jawa Tengah, juga sudah diatasi. Nanti akan sambung dari Jateng ke Banten dan Jakarta," kata Gus Irawan Pasaribu terkait listrik padam.

ANTARA

Berita terkait

Pekerja Perempuan 24 Persen, PLN Klaim Dukung Kesetaraan Gender

1 hari lalu

Pekerja Perempuan 24 Persen, PLN Klaim Dukung Kesetaraan Gender

PLN mengaku berkomitmen menerapkan perlindungan, pencegahan, dan penanganan pelecehan seksual bagi pekerja perempuan di lingkungan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

4 hari lalu

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyalakan listrik di sektor agrikultur wilayah Kabupaten Sragen.

Baca Selengkapnya