TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sudah menyusun rincian pembangunan jangka panjang untuk ibu kota Indonesia yang berakhir hingga 2045. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan akan dimulai membangun pada 2021 dengan membangun pusat kantor pemerintah dan botanical garden.

"Pusat pemerintahan dengan luas kira-kira 2.000 hektare, itu yang pasti akan berisi seluruh keperluan eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk istana, gedung DPR, MA, MK, dan yang lainnya," kata Bambang saat acara Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Juli 2019.

Tahap pembangunan selanjutnya berlangsung tahun 2025-2029. Kawasan ibu kota negara diprediksi bakal mencapai 40 ribu hektare. Pada tahap ini mulai dilakukan pembangunan untuk rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), komplek TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science and techno park, high tech and clean industries, R&D center, hingga sport center.

"Diharapkan kota ini juga punya fasilitas MICE untuk pertemuan dan berbagai acara terkait dengan bisnis dan pariwisata tentunya fasilitas penunjang lainnya," ujar Bambang.

Dia juga menambahkan akan membangun wilayah khusus militer di ibu kota negara yang baru sesuai masukan dari pejabat tinggi TNI.
"termasuk dari masukan sebelumnya untuk membangun fasilitas markas militer darat, laut, dan udara di daerah sekitar ibu kota baru," ungkap Bambang.

Pada tahap pembangunan ketiga yang berlangsung pada tahun 2030-2045 ini sudah fokus pada zona yang lebih luar untuk menjaga lingkungan di daerah Kalimantan yang diprediksi membutuhkan 200 ribu hektare. "Ini akan digunakan sebagai konservasi orang utan, maupun kluster pemukiman khususnya yang non ASN," ucap Bambang.

Kemudian Kepala Bappenas membandingkan pembangunan ibu kota negara yang baru dengan Brazil yang juga pernah memindahkan pusat pemerintahannya ke Brasilia. "Suatu saat seperti Brazil tadi yang didesain tahun 60an, target 500 ribu orang tetapi hari ini 3,5 juta dan menjadi kota metropolitan sendiri," tambahnya.

Dia memproyeksikan nantinya ibu kota negara yang baru juga akan mengalami lonjakan penduduk mencapai 1,5 juta orang yang akan menempati pusat pemerintahan yang baru.