TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas memastikan belum melakukan kajian lebih dalam untuk menyusun masterplan pemindahan ibu kota. Deputi Bidang Pengembangan Region Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, masterplan akan digarap bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menetapkan titik pemindahan ibu kota.

"Nanti kalau Presiden sudah memutuskan (titik pemindahan), kita perdalam lagi melalui kajian," kata Rudy saat dihubungi pada Rabu, 31 Juli 2019.

Meski demikian, Rudy mengatakan proyek pemindahan ibu kota bakal digarap secepatnya. Ia membuka kemungkinan, pada 2020, Bappenas akan mulai merancang masterplan sehingga pada 2021 pemerintah dapat melakukan peletakan batu pertama untuk proyek pemindahan ibu kota.

Saat ini, Rudy mengakui ada tiga calon kuat titik yang disorongkan menjadi ibu kota. Ketiganya adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Pemindahan ibu kota ke tanah Borneo bukan tanpa alasan. Menurut dia, ada beberapa latar Bappenas menitikberatkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pertama, kesediaan lahan yang masih luas dan sebagian besar milik pemerintah bakal memudahkan proyek pemindahan. "Kedua, kami melihat Kalimantan punya pelabuhan yang memadahi. Sisi maritim ini harus dipertahankan," ujar Rudy.

Sedangkan ketiga, Kalimantan tergolong kota yang memiliki potensi aksesibilitas yang kuat. Hal itu tercermin dengan keberadaan sejumlah bandara besar, seperti Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan.

Kalimantan dianggap tepat sebagai ibu kota karena relatif aman dari ancaman bencana, khususnya gempa dan tsunami. Adapun pemindahan ibu kota, menurut Rudy, memiliki tujuan untuk pemerataan distribusi.

Dalam rancangannya, Bappenas bakal memproyeksikan ibu kota di Kalimantan memiliki konsep green, smart, beautiful, dan sustaniable. "Green dan sustainable maksudnya kita pastikan lingkungan terjaga," ujarnya.

Menurut Rudy, ibu kota yang sudah menggalakkan konsep tersebut saat ini adalah London. Setelah pemindahan ibu kota, ia memastikan Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sejumlah kantor keenomoian, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal masih bakal berpusat di Jakarta.

FRANCISCA CHRISY ROSANA