Kepala Bappenas: Blockchain Bisa Optimalkan Distribusi Dana Desa

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Selasa, 30 Juli 2019 12:04 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan teknologi blockchain saat ini telah mulai banyak digunakan. Bahkan, teknologi blockchain yang mampu melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi itu dianggap dapat mengoptimalisasi potensi yang ada di pasar.

Selain itu, sistem pelacakan lewat blockchain dapat meningkatkan transparansi rantai produksi dan distribusi dari hulu ke hilir. "Efisiensi rantai suplai seperti di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual, bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” ujar kata Bambang di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin 29 Juli 2019.

Bambang menuturkan, penggunaan blockchain bahkan bisa mengurangi jurang informasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tak terkecuali, memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan pendanaan secara lebih cepat tetapi juga terukur.

Keberadaan blockchain, tutur Bambang, bisa mendukung ekonomi Indonesia, yang kini telah menuju pada revolusi industri 4.0. Dia mengatakan, keberadaan blockchain bisa ikut mendukung analisa data bagi sektor-sektor industri yang membutuhkan integrasi data yang sangat banyak, seperti di sektor logistik.

<!--more-->

Advertising
Advertising

Pernyataan Bambang tersebut disampaikan dalam acara Global Blockchain Investment Summit (GBIS) 2019. Acara yang digelar pada selama dua hari, 29-30 Juli 2019 ini diselenggarakan oleh Kadin Indonesia bekerja sama dengan Blockchain Asia Forum.

Di sela-sela acara ini, Kadin juga meluncurkan pusat belajar dan informasi terkait teknologi blockchain bagi pelaku usaha Indonesia. Pusat belajar dan informasi blockchain itu, bernama Blockchain Center of Excellence and Education atau BCEE. Lembaga ini, secara sederhana bertujuan untuk memperkenalkan teknologi blockchain, khususnya para pelaku usaha.

Atas diluncurkannya, BCEE tersebut, Bambang punya menyatakan dukungannya terhadap lembaga itu. Dia mengatakan pembentukan pusat belajar blockhain untuk penguaaha ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk memiliki pusat sains dan teknologi.

"Saya harap pusat belajar itu bisa mengakselerasi kesiapan pelaku bisnis dan publik dalam memetik keuntungan dari kemajuan teknologi, khususnya blockchain,” kata Kepala Bappenas.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

16 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

21 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

22 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

22 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

25 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

33 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

34 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

34 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

36 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

37 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya