TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku telah menggelar rapat koordinasi terbatas dengan empat bupati di Jawa Timur, PT Garam, hingga Asosiasi Petani Garam se-Madura pada Senin lalu. Rapat tersebut salah satunya membicarakan garam petani di Jawa Timur yang tidak terserap sejak masa produksi 2018.

Dari rapat tersebut ada sejumlah rekomendasi yang mencuat. Misalnya soal peran PT Garam ke depannya. "Apakah pemerintah akan menetapkan PT Garam sebagai buffer stock garam nasional, sehingga ada stok nasional?" ujar Khofifah di Kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Jakarta, Kamis, 25 juli 2019.

Apabila nantinya ada stok nasional garam dan PT Garam didaulat menjadi stabilisator harga, maka perseroan juga mempunyai kewajiban untuk menyerap garam rakyat melalui penugasan pemerintah. "Itu rekomendasi asosiasi petani garam."

Di samping itu, usulan dari rakortas itu adalah perlunya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Maritim, untuk mengambil kebijakan nasional soal garam. Pasalnya, persoalan garam itu bukan hanya terjadi di Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, hingga Nusa Tenggara barat.

"Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi soal HPP (Harga Pokok Produksi) untuk garam, mereka sudah ada usulannya," kata Khofifah. Kendati ia belum mau menyebut berapa harga yang diusulkan.

<!--more-->

Sebelumnya, Khofifah mengatakan tidak sejalannya kuota impor garam dengan produksi menyebabkan garam rakyat produksi tahun 2018 di Jawa Timur tidak terserap. "Ini bukan oversupply kalau regulasi impor garam bisa berseiring dengan tata cara menghitung produksi garam rakyat," ujar Khofifah.

Khofifah yakin produksi garam di Jawa Timur sudah memenuhi standar kebutuhan industri, mengingat sekitar 80 persen tambak di sana sudah mengaplikasikan geomembran. Dengan metode itu, garam yang dihasilkan relatif bersih dari campuran lumpur, atau sekitar 60 persen garam di sana memiliki kadar NaCl di atas 97 persen. "Itu artinya masuk kualifikasi garam industri."

Tidak sinkronnya kebijakan impor garam dengan produksi rakyat, menurut Khofifah, bisa diselesaikan dengan adanya data tunggal garam. Data itu, menurut dia mesti meliputi banyak produksi garam nasional, jumlah garam yang memenuhi kriteria industri, hingga kebutuhan industri. Dari data tersebut, baru lah pemerintah menetapkan kota impor.

"Harus ada single data. Kebutuhan betul enggak 4,5 juta ton. Kan ada data begitu. Produksi 2,7 juta ton betul enggak. Sisanya 1,3 juta ton. Data ini disinkronkan sore ini. Kita tunggurapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim," kata Khofifah. Ia mengatakan data prediksi produksi garam tahun ini juga semestinya sudah dikantongi oleh pemerintah daerah dan sudah disinkronkan, namun ia belum mau mengungkap angkanya.

Dengan data tersebut, Khofifah berharap pemerintah tidak berlebihan mengimpor garam. Pasalnya, ketika impor terlalu banyak, garam rakyat tidak bakal terserap. Apalagi, dalam waktu dekat, yaitu Agustus hingga September, para petambak akan memasuki periode panen raya garam.

CAESAR AKBAR