TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan pemblokiran atau penghentian penayangan tiga video youtube milik youtuber Kimi Hime kepada Google, induk usaha dari Youtube. Google pun memenuhi permohonan itu dan resmi memblokir ketiga konten yang dinilai Kominfo melanggar asas kesusilaan tersebut.

“Kami sudah melakukan profiling menyeluruh dan memutuskan, tiga konten youtube (Kimi Hime) itu kita suspend,” kata Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2019. Selain itu, Kominfo juga telah mengajukan permohonan pembatasan umur untuk enam konten lainnya.

Ferdinand menegaskan, beberapa konten dari Kimi Hime sudah memenuhi kategori yang sangat vulgar. “Beberapa segmen dalam konten youtube Kimi Hime mengandung hal-hal yang melanggar muatan kesusilaan dan adat ketimuran kita,” kata dia. Beberapa konten, kata dia, dibikin dengan tumbnail yang unik dengan bahasa-bahasa yang menjurus pada pornografi.

Saat dilakukan profiling secara menyeluruh, tim Kominfo juga menemukan bahwa video dari Kimi Hime ini direspons oleh banyak netizen. Anak-anak pun ikut mengomentari video tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar Kominfo memblokir tiga video youtube Kimi Hime tersebut. “Google juga menyetujui karena gengak sesuai dengan community based mereka,” kata Ferdinand.

Dalam konferensi pers ini, Ferdinand juga memberikan contoh video yang telah diblokir. Salah satunya yaitu video berjudul “Strip Challenge Mati 1 Kali = Buka Baju! - PUBG Mobile Indonesia.” Ketika diakses, tayangan video ini memang sudah tidak ada. Hanya tercantum peringatan bahwa video tidak tersedia karena ada pengaduan hukum dari pemerintah.

Ferdinand menjelaskan, kebijakan ini diambil oleh Kominfo setelah mendapat beberapa kali laporan langsung dari masyarakat .Laporan terhadap video youtube Kimi Hime itu juga dikuatkan dengan permintaan resmi dari Ketua Komisi Informatika DPR Abdul Kharis Al Masyhari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kominfo, Kamis, 18 Juli 2019 lalu. “Kan kalau rapat dengar pendapat, kita harus melakukan permintaan dari komisi, mereka pengawas kami di DPR,” Ferdinand menambahkan.

FAJAR PEBRIANTO