TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menanggapi keputusan salah satu komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. atau KRAS yang mengundurkan diri. Menurut Kementerian, pengunduran diri salah satu komisaris KRAS tersebut telah sesuai anggaran dasar.

"Beliau sampaikan permohonan pengunduran diri. Kan sesuai anggaran dasar, dan itu terbuka. Jadi nanti harusnya kepada RUPS, nanti RUPS yang akan sampaikan," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno kepada sejumlah awak media, di Hotel Pullman, Kakarta Pusat, Rabu 24 Juli 2019.

Fajar mengatakan saat ini Kementerian BUMN belum melakukan penggantian atas pengunduran salah satu komisaris KRAS tersebut. Dia mengatakan, saat ini Kementerian masih dalam tahap mengajukan calon komisaris baru.

Sebelumnya dikabarkan salah satu Komisaris Independen Krakatau Steel Roy Maningkas menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pernyataan pengunduran diri telah dilayangkan kepada Kementerian BUMN pada Selasa 23 Juli 2019.

Roy juga mengajukan surat kepada Kementerian BUMN yang berisi dissenting opinion terkait proyek blast furnace. Selain mengajukan dissenting opinion surat itu juga sekaligus berisi pengajuan pengunduran dirinya sebagai komisaris independen.

“Saya sudah kirimkan surat kepada Kementerian BUMN 3-4 kali untuk mengingatkan soal proyek blast furnace. Anda punya proyek, saya ditugaskan mengawasi, saya kasih tahu ada begini-begini kok malah saya dimarahin?” papar Roy seperti dikutip dari bisnis.com.

Roy menjelaskan bahwa proyek blast furnace sudah terlambat 72 bulan. Harga pokok produksi yang dihasilkan lebih mahal US$ 82 per ton jika dibandingkan dengan harga pasar.

Sementara itu, Roy diangkat sebagai Komisaris Independen Krakatau Steel lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kinerja tahun buku 2014, pada 2 April 2015. Sebelum bergabung menjadi Komisaris Krakatau Steel dia berkarir di dunia konsultan keuangan dan investasi selama 26 tahun.

BISNIS