TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan sedikitnya ada dua syarat utama untuk mendorong iklim investasi lebih bergairah. Dua syarat itu adalah penurunan suku bunga dan kemudahan perizinan usaha dan pembiayaan.

"Kalau tingkat bunga turun, tentu investment harapannya akan naik, tentu yang juga harus dilakukan proses investasinya harus mudah," kata Chatib yang juga Komisaris Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) ini saat ditemui dalam diskusi Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

Chatib sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convention, Bogor, bahwa perizinan investasi harus dipermudah. Saat itu, Jokowi meminta semua hal yang menghambat investasi harus dipangkas, salah satunya perizinan yang lambat, dan berbelit-belit. "Kalau bunganya turun, tapi dia untuk dapat izinnya susah ya ga bisa invest juga," kata Chatib.

Untuk diketahui, pada November 2018, Bank Dunia menyatakan indeks kemudahan berbisnis di Indonesia masih kalah dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, maupun Vietnam. Namun selain kemudahan izin berusaha, persoalan pembiayaan juga dinilai sangat penting. "Kalau anda jalanin proyeknya gampang, tapi biayanya masih mahal, kan anda ga bisa invest juga, jadi kombinasi dari dua hal itu mesti jalan," kata Chatib.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto. Berdasarkan laporan dari sejumlah pengusaha perikanan di daerah Bitung, Sulawesi Utara, perizinan industri dinilai masih gampang-gampang susah. “Masih ada yang tumpah tindih dan susah untuk cepat,” kata dia.

Selain kesulitan di bidang perizinan industri, para pengusaha di sektor ini juga masih mengalami kesulitan dalam hal izin kapal dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) karena semakin banyaknya perubahan di internal pemerintah. “Tiba-tiba gak boleh ini, gak boleh itu, di Undang-Undang boleh izin dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), tapi dikasih cuma satu WPP, kami pasrah saja,” ucap Yugi.

Semetara itu, Komisaris independen PT Bank Mega Tbk (MEGA) atau Bank Mega, Aviliani sepakat dengan Chatib Basri bahwa penurunan suku bunga acuan tidak akan otomatis membuat investasi langsung naik. Salah satu persoalannya ada pada likuiditas perbankan.

Menurut dia, likuiditas maupun Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bank-bank BUKU I, II, dan III, tidak mengalami kenaikan signifikan, seperti yang dialami bank BUKU IV. “Artinya (perbankan) gak bisa menaati penurunan suku bunga karena mereka juga butuh dana,” kata Aviliani.

Dengan kondisi ini, maka hanya bank BUKU IV saja yang akan mudah menggelontorkan pembiayaan untuk investasi karena memiliki dana murah. Enam bank masuk di dalamnya yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, dan Bank Panin.

Selain itu, kendala juga ada di sisi pemerintah sendiri karena saat ini, bunga dari obligasi masih lebih tinggi, meski pajaknya lebih rendah. “Ini jadi salah satu pesaing (bagi perbankan) untuk (memperoleh) sumber dana di masyarakat,” ujar Aviliani.

Untuk itu, Aviliani menilai penurunan suku bunga acuan bisa memacu peningkatan investasi ini ketika ada relaksasi sejumlah aturan. Ia mencontohkan bagaimana Bank Indonesia membuat relaksasi berupa kebijakan pelonggaran loan-to-value-ratio (LTV) atau uang muka Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pada 1 Agustus 2018.

Namun masalahnya, sebagian lembaga pembiayaan yang masih memberi syarat penghasilan tetap sebagai syarat KPR perlu diatur kembali. “Sekarang ini sektor informal kan makin naik di Indonesia,” ujar Aviliani.

<!--more-->

Aviliani menilai relaksasi ini harus diperluas, terutama di sektor riil. Salah satu sektor yang memungkinkan adalah pariwisata. Saat ini, masuknya turis asing lewat fasilitas bebas visa dinilai belum cukup tangguh menggenjot sektor ini.

Menurut dia, pemerintah harus mencari upaya bagaimana swasta pun bisa masuk di sektor pariwisata, tidak hanya pemerintah daerah saja. Dengan begitu, investasi pun akan tumbuh semakin besar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti soal di investasi dalam pidatonya di acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad, 14 Juli 2019. Saat itu ia mengatakan, semua hal yang menghambat investasi harus dipangkas. Di antaranya yaitu perizinan yang lambat, berbelit-belit hingga terdapat pungutan liar atau pungli di dalamnya.

Jokowi pun berjanji akan melakukan cek langsung ke lapangan. "Yang ada pungli-nya, akan saya kejar akan saya kontrol akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan investasi karena ini adalah kunci pembukaan lapangan kerja yang seluas-seluasnya," katanya.

Empat hari berselang, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung selama 17 sampai 18 Juli 2019 telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin ke level 5,75 persen. Penurunan dilakukan setelah suku bunga acuan bertahap 6 persen selama 8 bulan, 15 November 2018.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan ini akhirnya dilakukan karena mempertimbangkan dua hal penting yakni laju inflasi yang terjaga dan momentum mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Kami berkesimpulan ketegangan dagang yang berlanjut terus menekan perdagangan dunia dan memperlambat ekonomi global," kata dia, Kamis, 18 Juli 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons positif kebijakan Bank Indonesia ini. Ia berharap penurunan suku bunga acuan bisa memacu pertumbuhan investasi yang sempat melemah hingga akhir 2018. Sri mengatakan suku bunga acuan pada tahun lalu memang sempat memberi tekanan pada investasi.

“Kenaikan suku bunga memang kemudian, suka tidak suka, muncul dampaknya pada investasi. Kalau kita lihat, investasi agak melemah pada akhir tahun, yang waktu itu sudah mendekati 7 persen,” kata Sri saat ditemui usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019.

Hingga semester pertama 2019 ini, Kementerian Keuangan telah mendapati realisasi investasi tumbuh sekitar 5 persen dibandingkan semester pertama 2018. Karena itu, Sri Mulyani berharap angka ini terus tumbuh hingga di atas 6 persen. Optimisme ini muncul karena Perry juga telah memberi peluang penurunan kembali suku bunga acuan ke depannya.

Meski demikian, angka 5 persen ini sebenarnya lebih rendah dari capaian tahun lalu. Pada Semester pertama 2018, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sebenarnya mencapai Rp 361,6 triliun, bisa hingga tumbuh 7,4 persen dari periode sama tahun lalu. Tapi kemudian, pertumbuhan ini melambat di akhir tahun 2018 seiring dengan bertahannya suku bunga acuan di level 6 persen.

Sampai akhir tahun, realisasi investasi hanya mencapai Rp 721,3 triliun, 94 persen dari target. Selain itu, angka ini hanya tumbuh 4,1 persen dibandingkan 2017. "Langsung kelihatan dari data bahwa untuk tahun fiskal 2018 kita tidak berhasil mencapai target," ujar Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.