TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah berupaya mempercepat pembebasan lahan untuk proyek pembangunan bandara baru di Kediri, Jawa Timur. Pekerjaan pembebasan lahan ini dibahas dalam rapat bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, PT Gudang Garam Persero, dan PT Angkasa Pura I Persero, pada Selasa, 23 Juli 2019.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah ATR/BPN Arie Yuriwin mengatakan saat ini total lahan yang dibebaskan telah mencapai lebih-kurang 400 hektare. "Lahan sudah siap," kata Arie saat ditemui di kantor Kementerian Bidang Maritim, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2019.
Bandara Kediri rencananya berdiri di atas lahan seluas 457 hektare. Dengan demikian, hanya tinggal sebagian kecil luas tanah yang belum dibebaskan untuk pembangunan.
Adapun pembangunan bandara nantinya akan dikerjakan dalam skema business to business. Sementara itu, PT Angkasa Pura I Persero bakal digandeng sebagai operator bandara.
Direktur Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan pengoperasian bandara akan dilakukan dengan kerja sama operasi atau KSO. Meski demikian, ia masih enggan menggamblangkan detail perkembangan pembangunan bandara tersebut.
Rencana proyek pembangunan bandara di Kediri masuk dalam program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Bandara ini diharapkan menjadi alternatif lantaran pada 2020, Bandara Internasional Juanda di Surabaya diprediksi telah kelebihan muatan kapasitas.
Menurut desain perencanaan pembangunannya, bandara kediri memerlukan investasi sebesar Rp 10 triliun. Sementara itu, pembangunan bandara digagas oleh PT Gudang Garam Persero. Gudang Garam masih menunggu pembebasan lahan kelar sebelum pembangunan dilaksanakan.
