Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mencoba motor Honda ADV 150 saat meninjau pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, Tangerang, Kamis, 18 Juni 2019. Gelaran GIIAS 2019 yang ke-27 mengusung tema Future in Motion menampilkan transformasi teknologi dari industri otomotif lebih dari 300 merek. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berjanji akan mempercepat penerbitan aturan tentang mobil listrik. Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan, regulasi tersebut akan rilis tahun ini.
"Saat ini sedang disinkronkan dengan beberapa kementerian," ujar JK saat ditemui di pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2019 yang berlangsung pada Kamis, 18 Juli 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan.
Menurut JK, saat ini regulasi tersebut tengah digodok oleh beberapa kementerian. Di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Namun, JK enggan memastikan tepatnya bulan apa regulasi itu terbit.
Adapun aturan yang menaungi kendaraan listrik itu telah ditunggu-tunggu oleh pelaku industri otomotif. Beberapa waktu belakangan, sejumlah produsen kendaraan gencar merilis kendaraan listrik, bahkan telah mulai menjualnya dalam acara GIIAS 2019.
PT Sokonindo Automobile (Sokon), misalnya, agen pemegang merek Dongfeng Sokon (DFSK) di Indonesia, memboyong mobil listrik Glory E3 ke pameran otomotif GIIAS. Selain itu, Mitsubishi Motors mulai memasarkan Outlander PHEV di Tanah Air.
JK mengakui penerbitan aturan mobil listrik terkendala persoalan pajak. Selain itu, pemerintah juga tengah memikirkan area pengisian bahan balar atau charging station hingga aturan baterai untuk daya bahan bakar kendaraan.
"Baterai itu ada aturan turunannya, lalu pajaknya juga bagaimana agar bisa menarik industri dan juga bisa menarik konsumen. Ya diseimbangkan antara industri dan konsumennya," ujar JK
JK memastikan pemerintah akan mendukung pertumbuhan industri mobil listrik. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan Indonesia berencana memproduksi kendaraan listrik mulai 2022.
Pemerintah saat ini tengah membuka investasi untuk pembangunan perusahaan baterai yang mendukung operasional mobil listrik. Dukungan dari sisi hulu dapat mempercepat upaya pemerintah menggeber target mengekspor kendaraan listrik sebesar 20 persen dari 1 juta kendaraan yang bakal dikapalkan hingga 2025.
