TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dari laporan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun 2019 diprediksi akan lebih kering dibanding sebelumnya. Diperkirakan puncak musim kering akan terjadi pada bulan Agustus sampai September.

“Beberapa daerah di negara kita juga sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, ini berarti statusnya masih waspada," kata Jokowi seperti dikutip dalam siaran pers yang diunggah dalam laman setkab.go.id, Selasa 16 Juli 2019.

Adapun sebelumnya, Jokowi bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga mengelar rapat terbatas. Rapat terbatas tersebut digelar khusus untuk membahas mengenai antisipasi dampak kekeringan pada kemarau tahun ini.

Menurut Jokowi, saat ini ada sebanyak 61 daerah yang sudah mengalami hari tanpa hujan. Artinya, daerah tersebut sudah memiliki status awas terkait terjadinya kekeringan. Keenamnya tersebar di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT.

Karena itu, Jokowi memerintahkan para menteri, dan kepala lembaga, para gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan. Dia juga meminta pihak-pihak tersebut segera melakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini.

Secara khusus, Jokowi meminta supaya suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian selalu dicek dan diawasi. Hal ini supaya pasokan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa dihindari.

“Kalau perlu lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup juga memantau potensi titik-titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut,” kata Jokowi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun melaporkan sebanyak 1.936 desa yang ada di 79 kabupaten telah terdampak kekeringan. Wilayah terdampak tersebut paling banyak berada di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan lembaganya telah mendapat permohonan dari kepala daerah untuk membuat hujan buatan. Permintaan ini diajukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan tak meluas.

Sesuai arahan Presiden, lanjut Doni, BNPB telah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan tersebut. "Tapi kami tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan lembaga lain seperti BMKG, BPPT, dan markas besar TNI,” kata Doni, dalam siaran pers yang diunggah dalam laman setkab.go.id, Selasa 16 Juli 2019.