Kamis, DPR Putuskan Nasib Pencalonan Destry Damayanti

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 9 Juli 2019 20:36 WIB

Ketua Pansel Pimpinan KPK, Destry Damayanti, memberikan keterangan pers di sela proses seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. Seleksi tahap III ini meliputi uji kecerdasan, potensi kerja, penilaian kepribadian dan integritas. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan keputusan soal pencalonan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia bakal diputuskan selambatnya Kamis, 11 Juli 2019. Pasalnya, besok DPR masih akan memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk meminta masukan soal pencalonan tersebut.

Baca juga: Destry Damayanti Jalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur Senior BI

"Jadi bisa Rabu keputusannya, paling lambat Kamis, Rabu kan panggil PPATK, bisa juga setelah PPATK diputuskan," ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Perihal nasib Destry, Komisi Keuangan bakal kembali melakukan rapat internal untuk memusyawarahkannya. "Skemanya musyawarat mufakat, kala sudah di situ ya sudah, tidak perlu voting," tutur Supriyatno. Adapun dari semua tamu yang diundang, ia mengatakan mereka cenderung menerima Destry. Namun keputusan akan dikembalikan ke fraksi-fraksi.

Hari ini, Komisi Keuangan DPR telah memanggil Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanans) untuk meminta masukan. Saat ditanyai awak media, Himbara meminta Destry sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019-2024 menerapkan gaya komunikasi kebijakan moneter yang efektif agar mampu meredam gejolak dan menenangkan pelaku pasar jika sedang terjadi ketidakpastian di pasar keuangan.

"Destry berpengalaman, satu sebagai ekonom serta Dewan Komisioner LPS, dan yang saya anggap dia mempunyai sifat yang bersahabat dengan pasar atau familiar di keuangan sehingga dia komunikatif di asosiasi dan ini bisa menjadi suatu jembatan," kata Ketua Himbara Maryono sebelum Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI DPR di Jakarta.

Menurut Maryono, yang juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN), posisi Deputi Gubernur Senior BI perlu sosok yang komunikatif, serta mampu menjembatani hubungan antara industri dan BI sebagai regulator dan pengawas sistem keuangan.

Dengan pengalaman Destry yang beragam di industri keuangan, Maryono berharap Destry mampu membuat kebijakan yang pruden untuk sistem keuangan dan dibutuhkan sebagai stimulus untuk untuk menumbuhkan industri keuangan."Saya kira dia akan memiliki ide-ide yang baik untuk dikembangkan di BI," ujar dia.

Destry Damayanti diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR sebagai calon tunggal untuk menempati posisi Deputi Gubernur Senior (DGS) BI periode 2019-2024. Jika direstui DPR, Destry akan menggantikan Mirza Adityaswara, yang masa jabatannya selesai pada 24 Juli 2019.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry pernah menduduki jabatan penting seperti Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk, Direktur Eksekutif Mandiri Institute.

Saat ini, Komisi XI DPR masih menyeleksi Destry Damayanti dengan meminta pendapat dari industri perbankan. Komisi XI DPR juga sudah meminta pendapat dari Badan Intelejen Negara dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

ANTARA

Berita terkait

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

9 jam lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

1 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

3 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

3 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

3 hari lalu

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya