Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat Perayaan Hari Kemerdekaan AS ke-243 di kediaman Duta Besar AS di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Selain Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pun turut hadir dalam acara tersebut. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan Peraturan Menteri Keuangan soal insentif pajak hingga di atas 100 persen bagi pelaku usaha yang melakukan riset, inovasi, dan vokasi, rampung dalam sepekan ke depan.
Peraturan Menteri Keuangan itu masih disusun untuk menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Ihwal beleid tersebut nantinya akan diumumkan secara khusus bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"PP itu dikeluarkan untuk memberikan insentif perpajakan atas biaya yang mereka keluarkan dalam rangka untuk membiayai riset maupun dalam rangka vokasi," ujar Sri Mulyani. Potongan pajak bagi pelaku usaha itu bervariasi dan bisa hingga 300 persen.
Bekas Direktur Bank Dunia itu mengatakan aturan tersebut sejatinya lahir sesuai dengan aspirasi dari Kementerian Perindustrian dan dunia usaha. Dengan insentif itu, para pengusaha diharapkan bisa turut meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta mendongkrak daya saing industri.
"Tentu kami berharap dengan ini dapat meningkatkan kualitas SDM kita, dalam hal mereka mampu untuk kerja atau mendapatkan pelatihan oleh perusahaan yang sudah memiliki keahlian dan pasar," tutur Sri Mulyani. Sehingga, para calon tenaga kerja diharapkan mendapatkan gambaran dunia kerja yang sebenarnya dan bisa berkompetisi di level global.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
"Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," dilansir dari keterangan tertulis di laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Selasa, 9 Juli 2019.
Adapun industri pionir yang dimaksud adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
