Respons Sri Mulyani Soal Usulan DPR Agar Gaji Pokok TNI Naik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan  Jaksa Agung HM Prasetyo sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 8 Juli 2019. Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut presiden mengajak para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan program kerja yang belum tuntas, menaikkan neraca perdagangan serta meningkatkan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung HM Prasetyo sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 8 Juli 2019. Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut presiden mengajak para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan program kerja yang belum tuntas, menaikkan neraca perdagangan serta meningkatkan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kenaikan gaji para pegawai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Mengenai usulan ini, Sri masih melihat dari sisi keuangan negara.

    Baca juga: Sinergi 3 Direktorat, Sri Mulyani: Jangan Jadi Pahlawan Kesepian

    "Jadi nanti kami lihat baik dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik. Sebab, kami tahu semuanya tentu kan berikhtiar terus dalam meningkatkan profesionalisme," kata Sri Mulyani kepada awak media di Kantor Pusat Direktorat Pajak, Jakarta Selatan, Senin 8 Juli 2019.

    Sri Mulyani menjelaskan kenaikan gaji tersebut terus dievaluasi tidak hanya untuk anggota TNI saja tetapi juga Polisi, aparat penegak hukum hingga seluruh birokrasi. Sebab, kata Sri Mulyani, kenaikan gaji juga merupakan bagian yang penting dalam membangun birokrasi dan aparat institusi publik yang baik.

    Sebelumnya, Badan Anggaran DPR menggelar rapat bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Saat sidang tersebut, salah satu anggota dewan melontarkan usulan terkait kenaikan gaji TNI.

    Adapun, yang menyampaikan usulan tersebut adalah anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat Hadi Wahyu Sanjaya. Ia meminta pemerintah untuk menaikkan gaji anggota TNI untuk tahun 2020. Dia mengatakan, kenaikkan gaji tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan TNI.

    Sementara itu, berdasarkan pagu anggaran Kementerian Pertahanan pada 2020 bakal mendapat Rp 126 triliun. Pagu anggaran ini merupakan yang paling besar dari anggaran yang dikelola pada masing-masing kementerian.

    Baca berita soal Sri Mulyani lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?