Pukat UGM Jelaskan Risiko Politikus Jadi Anggota BPK

Rabu, 3 Juli 2019 17:25 WIB

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana (kanan) menjadi salah satu pembicara bersama Anggota Komisi III DPR RI Deding Ishak (kedua kanan), dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dalam dialog Polemik bertajuk "Kontroversi Remisi Koruptor" di Jakarta, Sabtu (10/3). ANTARA/Citro Atmoko
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Oce Madril menyoroti jajaran politikus yang masuk bursa pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Oce, kedudukan politikus di lembaga auditor semisal mereka terpilih memiliki risiko tertentu.

Baca juga: Menimbang Risiko Nama-nama Politikus yang Masuk Bursa Anggota BPK
“Sebetulnya, mungkin yang dikhawatirkan dari keterlibatan politikus ialah tidak bisa menjaga independensi dari lembaga BPK. Mereka dalam menjalankan tugas akan dipengaruhi oleh relasi-relasi politik,” ucap Oce kala dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Juli 2019.
Relasi politik yang melekat pun berisiko mempengaruhi sikap politikus sebagai auditor dalam mengaudit keuangan suatu lembaga atau pemerintah daerah. Padahal, menurut Oce, para anggota BPK semestinya memiliki sikap yang independen sehingga kinerjanya akan mencerminkan hasil pemeriksaan yang tidak bertendensi.
Oce mengungkapkan, BPK memiliki tugas strategis untuk mengaudit keuangan negara. Karena itu, anggotanya perlu benar-benar menjaga integritas agar tidak terjadi keputusan-keputusan yang dipengaruhi pandangan maupun tekanan politik.
Dalam daftar nama calon anggota BPK yang dirilis Komisi XI DPR, setidaknya terdapat 64 tokoh yang ikut dalam percaturan. Ke-64 nama ini nantinya akan menjalani uji kelayakan atau fit and proper test di parlemen. Komisi XI selanjutnya bakal menyerahkan nama-nama tersebut ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD selanjutnya bakal memberikan pertimbangan. Sedangkan penentuan akhir kelolosan anggota BPK tetap menjadi wewenang DPR.
Oce mengatakan, selama ini, proses pemilihan anggota BPK lumrah diikuti politikus. "Memang ini tren seleksi BPK didominasi politikus dan ini sudah tren. Memang regulasi membuka hal demikian. Makanya banyak politikus yang ikut,” ujarnya. Ia berharap, politikus yang ikut seleksi memiliki track record, kompetensi, dan integritas.
Dihubungi terpisah, politikus NasDem, Johnny G. Plate mengatakan partainya akan mendukung politikus-politikus yang memiliki kompetensi maju dalam bursa pencalonan BPK. “Kalau kami melihat mana orang yang cocok dalam fungsinya sebagai pemeriksa negara,” ucapnya kepada Tempo dalam sambungan telepon, Rabu, 3 Juli 2019.
Plate memastikan politikus-politikus yang maju menjadi calon anggota BPK tidak berdasarkan dorongan partai, namun lantaran kesadaran individu memiliki kemampuan. Meski begitu, saat ini ia memastikan tak ada kader partainya yang maju pencalonan.

Berita terkait

Guru Besar UGM Anjurkan Daun Pegagan untuk Terapi Daya Ingat, Begini Cara Kerjanya

4 hari lalu

Guru Besar UGM Anjurkan Daun Pegagan untuk Terapi Daya Ingat, Begini Cara Kerjanya

Tanaman liar pegagan dianggap bisa membantu terapi daya ingat. Senyawa aktifnya memulihkan fungsi hipokampus, bagian krusial pada otak.

Baca Selengkapnya

Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR

5 hari lalu

Usai Putusan Sengketa Pilpres, Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Punya Banyak PR

Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai MK punya banyak pekerjaan rumah alias PR pasca-putusan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

UGM Buka Pendaftaran Seleksi Mandiri, Simak Syarat dan Panduan Pendaftaran

5 hari lalu

UGM Buka Pendaftaran Seleksi Mandiri, Simak Syarat dan Panduan Pendaftaran

Universitas Gajah Mada buka pendaftaran online seleksi mandiri UGM sejak 17 April hingga 7 Mei 2024. Lokasi ujian mandirinya?

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum UGM Sebut Ada 3 Genre Hakim dalam Putusan MK

5 hari lalu

Pakar Hukum UGM Sebut Ada 3 Genre Hakim dalam Putusan MK

Pakar hukum di UGM sebut ada 3 genre hakim dalam memutus perkara. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum UGM Nilai Ada 3 Kejanggalan Putusan MK soal Sengketa Pilpres

5 hari lalu

Pakar Hukum UGM Nilai Ada 3 Kejanggalan Putusan MK soal Sengketa Pilpres

MK sebelumnya telah menolak gugatan sengketa pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies dan Ganjar.

Baca Selengkapnya

Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?

6 hari lalu

Tak Wajib Publikasi di Jurnal Scopus, Berapa Jurnal Ilmiah yang Harus Dicapai Dosen untuk Angka Kredit?

Penulisan jurnal ilmiah bagi dosen akan membantu menyumbang angka kredit dosen, meskipun tak wajib publikasi di jurnal Scopus.

Baca Selengkapnya

Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

6 hari lalu

Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

AHY menaruh harapan pada putusan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Dosen dan Mahasiswa UGM Gelar Aksi Kampus Menggugat, Tuntut Putusan MK yang Adil

7 hari lalu

Dosen dan Mahasiswa UGM Gelar Aksi Kampus Menggugat, Tuntut Putusan MK yang Adil

Sejumlah aktivis perempuan termasuk dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menggelar aksi Kampus Menggugat dalam peringatan Hari Kartini di Balairung UGM Yogyakarta Minggu 21 April 2024.

Baca Selengkapnya

Gelar Kampus Menggugat di Hari Kartini, Guru Besar UGM: Kita Bagian Kerusakan Demokrasi di Era Jokowi

7 hari lalu

Gelar Kampus Menggugat di Hari Kartini, Guru Besar UGM: Kita Bagian Kerusakan Demokrasi di Era Jokowi

Kegiatan Kampus Menggugat ini menyorot kondisi demokrasi di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan alumnus UGM.

Baca Selengkapnya

Aktivis hingga Dosen Perempuan Kumpul di UGM Gelar Kampus Menggugat Kawal Putusan MK

7 hari lalu

Aktivis hingga Dosen Perempuan Kumpul di UGM Gelar Kampus Menggugat Kawal Putusan MK

Dia mengatakan MK adalah anak kandung Reformasi, yang dilahirkan dengan harapan bisa menjaga negara agar tetap berpijak pada konstitusi.

Baca Selengkapnya