Destry Damayanti Calon Tunggal DGS BI, Ia Soroti 5 Hal Ini

Selasa, 2 Juli 2019 09:07 WIB

Destry Damayanti. lps.go.id

Pendalaman Sektor Keuangan

Kedua, pendalaman sektor keuangan. Pendalaman sektor keuangan menjadi sangat penting bukan hanya untuk mendukung terjadinya stabilitas ekonomi tetapi juga untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi karena terbatasnya sumber dana pemerintah dan domestik.

Sementara itu, Destry menyebut, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa sektor keuangan relatif dangkal bila dibandingkan peer group. Sektor keuangan yang masih dangkal, menurutnya, hal ini menyebabkan tingginya volatilitas sektor keuangan Indonesia.

“Sebagai gambaran di periode akhir 2018 rasio kredit terhadap PDB Indonesia hanya mencapai 37 persen sedangkan di Thailand dan Malaysia 80 persen dan 100 persen,” ungkapnya.

Sistem Pembayaran

Ketiga, pengembangan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan inklusif. Perkembangan ekonomi digital diikuti dengan perkembangan teknologi finansial yang berkembang pesat.

Bagi sektor perbankan, lanjutnya, disrupsi ini menghadirkan tantangan karena sudah merambah ke berbagai layanan yang selama ini dilayani oleh perbankan.

Dari sisi Bank Indonesia hal ini menjadi tantangan besar karena terjadi pergeseran pola transaksi menuju transaksi non tunai dan pelakunya pun tidak hanya bank namun juga non bank, sehingga hal ini akan mendorong terjadinya inovasi sistem pembayaran.

“Total transaksi digital payment Imani di Indonesia selama periode Maret 2018 Februari 2019 tumbuh hingga 73 persen sehingga tumbuh 40 persen dan sepanjang 2018 total nilai transaksi alami sudah mencapai 47 triliun,” jelasnya.

Ekonomi Dan Keuangan Syariah

Keempat, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Destry mengatakan Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia belum belum mampu berperan banyak dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Di sektor keuangan pangsa pasar industri syariah saja masih sangat rendah, di mana market share pada April 2019 hanya tercatat 5,9 persen untuk industri perbankan, 4,2 persen untuk industri keuangan nonbank, dan 16 persen di pasar modal atau secara total hanya mencapai 8,7 persen dari total industri keuangan di Indonesia.

Kelima, sinergi dengan Pemerintah, OJK, DPR, dan lembaga lainnya. Menurut komisioner LPS ini, sinergi dengan lembaga dan otoritas lain sangat dibutuhkan karena permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.

BACA: Destry Damayanti Calon Tunggal DGS BI, Pasar Respons Positif

Adapun Destry Damayanti merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Mirza Adityaswara yang masa jabatannya akan selesai pada Juli 2019. Kemampuan Destry bisa dibilang cukup diperhitungkan di sektor moneter. Hingga saat ini, Destry masih menjabat sebagai Anggota Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, sejak 24 September 2015.

Destry Damayanti juga pernah menjabat sebagai Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas pada 2005-2011. Selain itu, dia terpilih sebagai Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK pada 2015.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

10 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

10 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

11 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

15 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya