Destry Damayanti Jalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur Senior BI

Senin, 1 Juli 2019 16:32 WIB

Destry Damayanti saat menjalani fit and proper test menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan Komisi Anggaran DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin 1 Juli 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Anggaran atau XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengelar agenda fit and proper test bagi calon tunggal anggota Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Destry Damayanti, Senin 1 Juli 2019.

Baca juga: BI: Putusan MK Soal Pilpres Menang Jokowi Jadi Sentimen Positif

"Pengalaman saya di berbagai sektor mulai di BUMN, akademik, hingga regulator dalam 28 tahun akan jadi modal saya untuk berkarya optimal di BI. Saya siap melaksanakan sebaik mungkin menjaga integritas, sebagai DGS BI," kata Destry usai memaparkan visi dan misinya kepada Komisi Anggaran DPR, Senin.

Destry merupakan calon tunggal DGS BI yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Jika lolos, Destry akan menggantikan DGS BI Mirza Adityaswara, yang masa jabatannya bakal rampung pada 25 Juli 2019.

Berdasarkan pengumuman yang diberikan Komisi Anggaran, rapat yang semula dijadwalkan mulai pada pukul 14.00 WIB mundur menjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Adapun, agenda fit and proper test dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Supriyatno.

Kepada anggota Dewan, Destry memberikan paparan yang bertajuk "Menjadikan Bank Sentral yang Adaptif dan Inovatif." Dalam paparanya, ia menyajikan 5 misinya jika diberikan kesempatan menjadi DGS BI.

Sementara itu lima hal yang disoroti Destry dan menjadi misinya jika dipilih adalah mengoptimalkan adanya bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Menurut dia, bauran ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendorong perekonomian.

Kedua, Destry juga menyebut pendalaman di sektor keuangan harus mampu mendorong pembangunan ekonomi. Sebabnya, rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) dan kapitalisasi pasar modal Indonesia yang masih kecil jika dibandingkan negara lain.

Ketiga, Destry kemudian juga ikut menyoroti perkembangan keuangan digital. Dia menyebut tantangan bagi perbankan sangat terlihat dengan munculnya banyak layanan financial technology atau fintek yang mengambil alih peran perbankan. Selain itu, dia juga menyinggung kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Selanjutnya, Destry Damayanti juga menyebutkan mengenai perkembangan keuangan syariah yang selama ini dinilai belum signifikan. Padahal pasar keuangan syariah memiliki potensi yang besar baik dari sisi produk maupun dari segi pasar yang besar. Terakhir, dia juga menyebut sinergi dengan pemerintah, OJK dan DPR yang sangat dibutuhkan.

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

22 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

3 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

3 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

3 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya