Halau Hoax, Polisi Gelar Patroli Siber Hingga ke Grup WhatsApp

Jumat, 14 Juni 2019 17:35 WIB

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mulai melakukan patroli siber hingga ke Grup WhatsApp yang sering kali menyebarkan informasi palsu atau hoax. Grup WhatsApp diawasi di antaranya karena peredaran hoax belakangan lebih dominan ketimbang lewat media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

Baca: Jasa Marga Jelaskan Soal Hoax Struk Transaksi Tol untuk Asuransi

Kepala Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rickynaldo Chairul menyebutkan penyebar hoax sudah mulai berpindah dari media sosial ke Grup WhatsApp karena dinilai lebih aman dan tidak akan ditangkap Kepolisian. Padahal, Kepolisian saat ini juga sudah mulai masuk ke grup-grup WhatsApp.

"Mereka kan berpikir menyebarkan hoax di Grup WhatsApp itu lebih aman dibandingkan di media sosial. Karena itu kami melakukan patroli siber di grup-grup Whatsapp juga selain di media sosial," kata Ricky, Jumat, 14 Juni 2019.

Ricky menjelaskan bahwa peredaran hoax lewat media sosial kini sudah mulai menurun perlahan. Belakangan ini peredaran hoax yang cukup tinggi saat ini ada di Grup WhatsApp.

Advertising
Advertising

Lebih jauh, Ricky memastikan bahwa patroli siber di Grup Whatsapp tidak melanggar Undang-Undang (UU) apapun. Oleh karena itu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dapat masuk ke Grup WhatsApp dan menangkap siapa pun yang menyebarkan info bohong atau hoax.

"Coba dibaca lagi, UU apa yang dilanggar kami ini. Kan belum ada yang mengatur itu. Lagi pula hoax ini masif beredar di Grup WhatsApp," katanya.

Menurut Ricky, patroli siber di Grup WhatsApp sudah dilakukan Polisi sejak peredaran hoax masif saat Pilpres 2019. Ricky juga mengaku tidak menutup kemungkinan patroli siber di Grup WhatsApp akan terus dilakukan usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti.

"Bisa saja setelah Pilpres nanti, ada hoax-hoax lain yang beredar yang menyerang pemerintah atau menyerang secara personal. Itu akan jadi pertimbangan kami untuk diteruskan nanti," ujar kata Ricky.

Baca: Gerindra Tuding Pernyataan Sri Mulyani dan Darmin Nasution Hoaks

Kendati demikian, Ricky mengaku Kepolisian tidak akan sewenang-wenang untuk masuk ke dalam Grup Whatsapp kecuali memang ada laporan dari masyarakat yang resah dengan pemilik akun penyebar hoax. "Kami kan tidak bisa langsung main masuk ke grup saja. Untuk melakukan itu, kami tetap harus ada laporan dulu dari masyarakat," tutur Ricky.

BISNIS

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

15 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

16 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

22 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Cara Buat Nada Dering WA Sebut Nama Tanpa Aplikasi Tambahan

1 hari lalu

Cara Buat Nada Dering WA Sebut Nama Tanpa Aplikasi Tambahan

Nada dering WA bisa dicustom sesuai keinginan. Berikut cara buat nada dering WA sebut nama yang bisa Anda lakukan tanpa tambahan aplikasi.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya