TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan alasan pemerintah memutuskan untuk membatasi proses download ataupun upload foto serta video di media sosial dan sistem perpesanan. Pembatasan ini dipastikan hanya berlaku sementara menyusul aksi demo di Jakarta sejak Selasa sampai dengan Rabu, 21-22 Mei 2019.

Baca: Rudiantara Sebut Jumlah Konten Hoaks Naik Melonjak 10 Kali Lipat

"Kita semua akan mengalami pelambatan kalau download atau upload video kemudian juga foto. Karena viralnya yang negatif besarnya, mudhorotnya ada disana," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Rabu, 22 Mei 2019.

Pernyataan Rudiantara tersebut di sampaikan dalam konferensi pers bersama terkait perkembangan situasi di Jakarta di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. "Tapi sekali lagi ini sementara, secara bertahap," ucapnya.

Rudiantara menjelaskan, keputusan ini diambil pemerintah setelah mencermati banyaknya gambar dan video bermuatan negatif yang disebarkan untuk semakin memperkeruh suasana demo yang belakangan tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di daerah lain.

Para penyebar konten tersebut, kata Rudiantara, biasanya mengunggah foto dan video tersebut di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Unggahan dalam bentuk video itu dijadikan meme dalam bentuk foto, kemudian di 'scren capture' untuk diviralkan di sistem perpesanan, seperti WhatsApp. "Viralnya bukan di media sosial, viralnya di messaging system WhatsApp."

Oleh karena itu, kata Rudiantara, masyarakat untuk sementara waktu akan sulit mengakses fitur foto dan video lewat WhatsApp. Namun demikian, untuk teks perpesanan dan suara, masih dapat diakses.

Dalam kesempatan itu, Rudiantara mengapresiasi media mainstream dalam menyajikan berita sesuai fakta di lapangan. "Biasanya main-main di media online, media sosial. Dari sana kita kembali ke media mainstream. Apresiasi saya kepada teman-teman media mainstream," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan keputusan pemerintah ini harus diambil mengingat kebutuhan untuk keamanan negara. Ia juga memastikan bahwa tindakan yang dilakukan melihat kondisi dan situasi, dan tidak sewenang-wenang.

Baca: Rudiantara: 500 Konten Penembakan di Selandia Baru Sudah Diblokir

"Kami juga sangat menyesalkan dan ini harus kita lakukan, semata-mata bukan sewenang-wenang, bukan, tetapi mengajak bahwa ini upaya untuk mengamankan negeri kita tercinta ini," ujar Wiranto. "Demi negeri ini, tuntutan untuk 2-3 hari tidak lihat gambar gak apa apa, iya kan."

ANTARA