Ojek Online Bantu Pulangkan Warga Terjebak Bentrok Dekat Bawaslu

Reporter

Bisnis.com

Rabu, 22 Mei 2019 12:32 WIB

Petugas Kepolisian mengamankan peserta aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang tetap bertahan melakukan unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 21 Mei 2019. Polisi membubarkan dan mengamankan sejumlah peserta aksi yang tetap bertahan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengemudi ojek online membantu mengevakuasi masyarakat saat terjadi bentrokan antara massa dengan aparat di sekitar Bawaslu, Selasa, 21 Mei 2019.

Baca juga: Mengaku Tertib, PA 212: Massa Ricuh di Bawaslu Oknum

"Kami coba layani masyarakat yang kesulitan pulang karena terjebak aksi bentrok di sekitar TKP Bawaslu. Bapak-bapak, ibu-ibu kami layani hingga ke tujuan terdekat sampai ke lokasi titik aman dari kerusuhan, sehingga masyarakat dapat melanjutkan pulang," kata Presidium Gabungan Transportasi Roda Dua Indonesia (Garda) Igun Wicaksono kepada Bisnis, Rabu, 22 Mei 2019.

Dia menuturkan, Garda akan melihat perkembangan lebih lanjut dan mengimbau pada para pengemudi ojol agar tetap melayani masyarakat dengan hindari order pada wilayah-wilayah zona yang belum kondusif atau masih di blokade resmi oleh aparat.

"Kami juga imbau ojol agar tidak ikut serta aksi rusuh apalagi menggunakan atribut ojol tapi ikut menyerang aparat, sehingga membuat kesan negatif aparat pada ojol," terangnya.

Dia mengimbau kepada seluruh ojol di seluruh Indonesia agar tidak terprovokasi ajakan-ajakan untuk turun dalam people power atau apapun itu yang memobilisasi massa.

Menurutnya, ojol sedang ada tugas besar, yaitu memperjuangkan payung hukum bagi ojol dari berbagai sudut kepentingan ojol.

Ojol, katanya, mengapresiasi pada negara dan pemerintah yang telah terbitkan Permenhub No.12/2019 mengenai Keselamatan dalam berkendara roda dua dan Kepemenhub KP No. 348/2019 yang mengatur mengenai biaya jasa (tarif) bagi ojol.

Masih banyak payung hukum yang diharapkan oleh ojol dari Negara dan Pemerintah agar dapat terealisasi kembali, payung hukum dari sisi jaminan sosial pengemudi, payung hukum perlindungan penggunaan teknologi aplikasi pemesanan, perlindungan hukum bagi financial technology, payung hukum bagi kemitraan.

Sementara itu, terkait dengan hasil pemilihan presiden RI, dia berharap di pemerintahan 2019-2024, payung hukum ojol lebih diperluas, seperti perlindungan bagi kemitraan driver dengan perusahaan aplikasi, perlindungan bagi penggunaan teknologi aplikasi, jaminan sosial bagi para pengemudi.

BISNIS

Berita terkait

Hari Buruh Internasional, Aksi Unjuk Rasa di Cikapayang Dago Park

1 hari lalu

Hari Buruh Internasional, Aksi Unjuk Rasa di Cikapayang Dago Park

Aliansi Buruh Bandung Raya melakukan unjuk rasa menyuarakan perjuangan mereka saat Hari Buruh Internasional atau May Day di Cikapayang Dago Park

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya